Ini 5 Fakta Kantor Dagang-Ekonomi Indonesia di Taipei, Bukan Kedutaan!

KDEI resmi berdiri seiring keluarnya Keputusan Presiden (Keppres) No.48 Tahun 1994 tentang Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei yang ditetapkan pada 7 Juli 1994. Secara struktural, KDEI berada di bawah naungan Kementerian Perdagangan dan Kepala KDEI minimal pejabat setingkat esselon II.

Jauh sebelum itu, tepatnya pada tahun 1960-an karena pengaruh Perang Dingin, hubungan Indonesia-Taiwan diwakili oleh Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN).

“Sampai 1994, hubungan intelijen meningkat jadi hubungan dagang. Kemudian berdiri KDEI berdasarkan Keppres 1994. Tapi sebelum itu namanya Kantor Dagang Indonesia di Taipei, terus berubah jadi Kantor Dagang Ekonomi Indonesia. Tujuan utamanya adalah meningkatkan hubungan dagang Indonesia-Taiwan, terus merembet ke masalah warga negara, dan fungsi lainnya,” tutur Iqbal.

Secara garis besar, tugas dan fungsi pokok KDEI adalah:

• Memperluas, memperlancar dan meningkatkan kerja sama ekonomi dan perdagangan dalam arti yang seluas-luasnya antara Indonesia dan Taiwan.
• Mewakili dan melindungi kepentingan ekonomi dan warga negara Indonesia. Meningkatkan hubungan ekonomi, perdagangan, industri, investasi dan pariwisata.
• Mendorong kerja sama antara dunia usaha. Memberikan pelayanan informasi dan membantu kelancaran pemasaran komoditi ekspor Indonesia ke Taiwan.
• Melakukan kegiatan promosi dan penerobosan pasar.

Sebagai informasi, Indonesia tidak memiliki perjanjian resmi apapun dengan Taiwan. Sehingga, hubungan ekonomi dijalin secara business-to-business. Adapun kehadiran KDEI adalah memfasilitasi berbagai pihak, apakah itu badan usaha milik negara (BUMN) Indonesia atau perusahaan swasta, untuk bekerja sama dengan lembaga Taiwan.

Saat ini tercatat ada sekitar 330 ribu WNI di Taiwan. Mereka terdiri dari 250 ribu pekerja migran Indonesia (PMI), 27 ribu PMI kaburan, 14.300 anak buah kapal, 16 ribu mahasiswa, dan 25 ribu WNI lainnya.  

KDEI juga melayani urusan keimigrasian seperti pergantian paspor yang hilang, habis masa berlaku atau rusak, penerbitan surat perjalanan laksana paspor (SPLP), penerbitan visa kunjungan, dan legalisasi atau pengesahan dokumen lainnya.

“KDEI juga membantu mediasi penyelesaian masalah ketenagakerjaan. Saat ini ada 4 shelter yang dapat menampung PMI bermasalah, yaitu di Taoyuan, Chungli, Taichung, dan Kaohsiung,” kata Iqbal.

KDEI juga membantu para WNI yang bermasalah di Taiwan, mulai dari PMI yang digaji di bawah upah minimum hingga WNI yang melanggar hukukm.

“Begitu dapat info ada yang bermasalah, kami langsung jemput bola. Jadi kami bekerja bukan hanya dari menunggu laporan. Tapi apakah semua masalah terselesaikan dengan baik? Belum tentu juga, karena masalah kriminal kan ada juga otoritas di sini. Tapi kehadiran kami adalah melakukan advokasi sehingga mereka gak dibiarkan,” beber Iqbal.

“Untuk WNI ilegal yang masuk Taiwan, kita juga punya kewajiban untuk melindungi mereka melalui mekanisme repatriasi atau memulangkan PMI seperti itu,” tambahnya.

KDEI juga bisa memberikan rekomendasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia apabila ada agensi penyedia PMI yang tidak bekerja sesuai prosedur.

“Nah, kalau misal ada PMI yang dibayar di bawah upah minimum, kami akan komunikasikan ke Kementerian Ketenagakerjaan di sini, karena KDEI gak punya hak untuk memberikan sanksi kepada pabrik Taiwan,” ungkap Iqbal.

Fungsi KDEI yang juga tidak kalah penting adalah mempromosikan pariwisata Indonesia. Menurut data KDEI, banyak turis Taiwan yang senang mengunjungi Bali. Sekali berkunjung, mereka rata-rata menghabiskan waktu 5-7 hari dan menghabiskan uang rata-rata 150-200 dolar AS per hari.

Pada 2018, sebanyak 190 ribu turis Taiwan mengunjungi Indonesia, yang menjadi titik tertingginya sebelum pandemik COVID-19. Adapun target hingga penghujung 2023 adalah 45 ribu pengunjung.

Mayoritas pelancong Taiwan memilih Filipina atau Thailand sebagai tempat berliburnya. Tapi, catatan positifnya, peningkatan kunjungan ke Indonesia justru yang paling tinggi di Asia Tenggara, bahkan lebih baik dari Korea Selatan atau Jepang.

Untuk mendongkrak jumlah wisatawan, KDEI terlibat dalam berbagai event di Taiwan, seperti memamerkan lentera berbentuk Candi Borobudur dalam Taiwan Lantern Festival 2023. Selain itu, KDEI juga pernah mengundang influencer Taiwan untuk mengunjungi Bali.

Di sisi lain, mengingat banyaknya jumlah WNI di Taiwan, KDEI juga aktif mendorong pemerintah setempat untuk merealisasikan wisata halal.

“Kami tentu gak bosan berkomunikasi dengan Taiwan untuk wisata halal, minimal menyediakan tempat salat,” katanya.

Sejauh ini, wisatawan Indonesia masih membutuhkan visa untuk berkunjung ke Taiwan, begitu pula sebaliknya. Tapi, kata Iqbal, tidak menutup kemungkinan kedua negara bisa sepakat untuk bebas visa.

“Cuma memang saat ini belum ada target ke sana,” ungkap Iqbal.