Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Arti CLARITY Act dan Penyebab Aturan Ini Penting bagi Kripto

Arti CLARITY Act dan Penyebab Aturan Ini Penting bagi Kripto
ilustrasi hukum dan kebijakan (pexels.com/Towfiqu barbhuiya)
  • CLARITY Act adalah rancangan undang-undang AS untuk memperjelas pengawasan kripto, dengan pembagian kewenangan antara SEC bagi sekuritas dan CFTC bagi komoditas digital.
  • Rancangan ini menetapkan kriteria status aset kripto, termasuk desentralisasi dan perkembangan proyek, serta mewajibkan transparansi, pencatatan transaksi, dan pemisahan aset pelanggan.
  • CLARITY Act telah lolos DPR AS, tetapi hingga Agustus 2026 belum disahkan karena pembahasan Senat terhambat isu politik dan ketentuan etika.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Share Article

CLARITY Act adalah rancangan undang-undang di Amerika Serikat yang bertujuan memperjelas aturan perdagangan dan pengawasan aset kripto. Aturan ini sangat penting karena kewenangan regulator keuangan AS terhadap sejumlah aset digital selama ini masih dianggap belum cukup jelas. Kondisi tersebut dapat membuat perusahaan kripto kesulitan menentukan aturan yang harus mereka ikuti.

Jika disahkan, aturan ini akan membantu menentukan aset kripto yang berada di bawah pengawasan Securities and Exchange Commission (SEC) dan mana yang menjadi kewenangan Commodity Futures Trading Commission (CFTC). SEC mengawasi pasar sekuritas, sedangkan CFTC berfokus pada komoditas dan pasar turunannya. Namun, hingga akhir Agustus 2026, CLARITY Act masih belum menjadi undang-undang dan proses pembahasannya di Senat menghadapi sejumlah hambatan.

  1. 1. CLARITY Act memperjelas siapa yang mengatur kripto

    ilustrasi cryptocurrency
    ilustrasi cryptocurrency (pexels.com/Alesia Kozik)

    Secara sederhana, CLARITY Act atau Digital Asset Market Clarity Act dibuat untuk menentukan batas kewenangan regulator dalam mengawasi aset digital. SEC merupakan lembaga yang mengawasi pasar sekuritas, sedangkan CFTC berfokus pada komoditas dan pasar turunannya seperti futures. Selama ini, beberapa aset kripto sulit ditempatkan secara jelas ke dalam kedua kategori tersebut.

    Rancangan ini pada dasarnya memberikan kewenangan lebih besar kepada CFTC untuk mengawasi aset digital commodity. Sementara itu, SEC tetap memiliki kewenangan terhadap aset digital yang tergolong sekuritas atau berkaitan dengan kontrak investasi. Pembagian tersebut diharapkan mengurangi kebingungan perusahaan kripto mengenai regulator mana yang harus dipatuhi ketika menjalankan bisnis di AS.

  2. 2. Aturan ini menentukan status aset kripto

    ilustrasi hukum dan kebijakan
    ilustrasi hukum dan kebijakan (pexels.com/KATRIN BOLOVTSOVA)

    Salah satu bagian penting CLARITY Act adalah menentukan kapan sebuah aset kripto dianggap sebagai sekuritas dan kapan dapat dikategorikan sebagai komoditas digital. Aset yang awalnya ditawarkan sebagai investasi dapat memperoleh status berbeda jika memenuhi persyaratan tertentu, termasuk tingkat desentralisasi dan perkembangan proyeknya. Dengan begitu, status hukum sebuah aset tidak hanya ditentukan oleh cara aset tersebut pertama kali dijual.

    Pembagian ini penting karena menentukan regulator dan aturan yang harus dipatuhi. Jika masuk kategori komoditas digital, aset tersebut akan lebih banyak berada di bawah pengawasan CFTC, sedangkan aset yang tergolong sekuritas tetap berada dalam kewenangan SEC. Kejelasan tersebut diharapkan membantu perusahaan kripto memahami aturan yang harus mereka ikuti.

  3. 3. Investor bisa mendapat perlindungan yang lebih jelas

    ilustrasi seorang investor
    ilustrasi seorang investor (pexels.com/Tima Miroshnichenko)

    CLARITY Act juga mengatur sejumlah kewajiban bagi perusahaan yang menyediakan layanan aset digital. Perusahaan tertentu nantinya harus memberikan informasi yang lebih jelas kepada pengguna, mencatat transaksi, serta menjaga aset pelanggan agar tidak tercampur dengan aset milik perusahaan. Aturan seperti ini penting untuk mengurangi risiko penyalahgunaan atau kesalahan dalam pengelolaan dana pelanggan.

    Bagi investor, perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman ketika menggunakan layanan perusahaan kripto yang berada dalam pengawasan regulator. Misalnya, pemisahan aset pelanggan dapat membantu memastikan Bitcoin atau aset digital lain milik pengguna tidak digunakan sembarangan oleh perusahaan. Meski begitu, regulasi yang lebih ketat tidak berarti investasi kripto menjadi tanpa risiko karena harga aset tetap bisa naik dan turun dengan cepat.

  4. 4. Prosesnya belum selesai dan masih menghadapi hambatan

    ilustrasi hukum
    ilustrasi hukum (pexels.com/Mikhail Nilov)

    Meski mendapat perhatian besar, CLARITY Act masih harus melewati proses pembahasan sebelum benar-benar berlaku sebagai hukum di Amerika Serikat. CLARITY Act telah melewati DPR AS, tetapi perjalanan menuju pengesahan belum selesai karena rancangan tersebut masih harus melewati proses di Senat. Hingga Agustus 2026, pembahasannya belum menghasilkan persetujuan final dan isu politik, termasuk ketentuan mengenai etika, ikut mempersulit tercapainya kesepakatan.

    Situasi ini membuat masa depan aturan tersebut masih belum pasti, meskipun pemerintahan Trump terus mendorong Kongres untuk melanjutkan prosesnya. Jika nantinya disahkan, CLARITY Act dapat menjadi dasar hukum yang lebih permanen bagi pasar aset digital AS. Sebaliknya, jika kembali tertunda, regulator seperti SEC dan CFTC masih dapat mengambil langkah melalui kewenangan yang sudah mereka miliki.

    CLARITY Act bukan sekadar aturan untuk menentukan siapa yang mengawasi Bitcoin atau aset kripto lainnya. Rancangan ini berusaha membangun kerangka yang lebih jelas mengenai klasifikasi aset, kewenangan regulator, dan perlindungan bagi pelaku pasar. Karena prosesnya belum selesai, dampak akhirnya terhadap industri kripto masih bergantung pada bentuk aturan yang nantinya disahkan.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.
Share Article
Editorial Team

Related Articles

See More