Insentif PPh 21 DTP Diperluas pada 2027, Sasar 13 Juta Pekerja

09 Nov 2026, 21:00 WIB3 min read

Triyan Pangastuti

News

Channel

Add Us on Google

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (IDN Times/Triyan).

Intinya Sih

Pemerintah berencana memperluas insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah ke seluruh sektor usaha pada 2027, menyasar sekitar 13 juta pekerja bergaji bruto maksimal Rp10 juta per bulan.
Skema PPh 21 DTP membuat pajak penghasilan pekerja yang memenuhi syarat ditanggung pemerintah, sehingga penghasilan diterima tanpa potongan PPh 21 terkait fasilitas tersebut.
Pemerintah juga menyiapkan BSU Rp900 ribu bagi pekerja bergaji maksimal Rp3,5 juta, sementara data penerima masih difinalisasi, divalidasi, diverifikasi, dan dibersihkan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Pemerintah berencana memperluas cakupan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) pada 2027. Melalui kebijakan ini, sekitar 13 juta pekerja dari berbagai sektor usaha berpotensi menikmati fasilitas pajak tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, insentif PPh Pasal 21 DTP akan diberikan kepada pekerja dengan penghasilan bruto tetap dan teratur maksimal Rp10 juta per bulan.

"Itu kan di bawah (bergaji) Rp10 juta ada sekitar 13 juta orang," ujar Airlangga kepada awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (9/11/2026).

1. Jumlah calon penerimanya tembus 13 juta

ilustrasi menerima gaji (pexels.com/Photo By: Kaboompics.com)

Perluasan ini berbeda dengan kebijakan pada 2026 yang masih menyasar lima sektor usaha, yakni alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang dari kulit, serta pariwisata. Pada 2027, pemerintah berencana memperluas pemberian insentif tersebut ke seluruh sektor usaha.

Dari sisi jumlah penerima, cakupan insentif juga diproyeksikan meningkat. Pada 2026, pemerintah menargetkan sekitar 2,2 juta pekerja menerima fasilitas PPh Pasal 21 DTP. Sementara pada 2027, jumlah calon penerimanya diperkirakan mencapai 13 juta pekerja.

Melalui skema PPh Pasal 21 DTP, pajak penghasilan pekerja yang memenuhi persyaratan akan ditanggung pemerintah. Dengan demikian, pekerja dapat menerima penghasilan secara utuh tanpa potongan PPh Pasal 21 yang menjadi bagian dari fasilitas tersebut.

2. Pemerintah juga berikan BSU untuk pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta

ilustrasi bayar pajak (IDN Times/Aditya Pratama)

Selain memperluas insentif PPh Pasal 21 DTP, pemerintah juga memberikan dukungan kepada pekerja berpenghasilan lebih rendah melalui program Bantuan Subsidi Upah (BSU). Program tersebut memberikan bantuan sebesar Rp900 ribu kepada pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan, termasuk memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan.

Saat ditanya mengenai kepastian pekerja di daerah dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) tinggi, seperti Jakarta, untuk mendapatkan BSU, Airlangga mengatakan pemberian bantuan mengacu pada batas penghasilan yang telah ditetapkan pemerintah.

"Pokoknya BSU kan di bawah Rp3 juta. Pokoknya semua yang di bawah Rp3 juta itu akan diberikan BSU. Ya sekarang datanya masih ditukarkan di Kemenaker," tambahnya.

3. Data calon penerima BSU masih diverifikasi ulang

ilustrasi gaji (vecteezy.com/Perawit Boonchu)

Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan masih mematangkan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026. Data calon penerima akan kembali divalidasi dan diverifikasi setelah proses finalisasi di Kementerian Keuangan rampung.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, saat ini proses finalisasi data penerima BSU masih berlangsung di Kementerian Keuangan. Setelah itu, pemerintah akan melakukan pengecekan ulang untuk memastikan data penerima bantuan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

“Saat ini prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kita validasi dan verifikasi lagi. Dari situ baru kita dapat data finalnya seperti apa,” ujar Yassierli.

Ia menambahkan, data calon penerima yang bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan juga akan melalui proses pembersihan atau cleansing sebelum ditetapkan sebagai penerima BSU.

“Sejauh ini masih di Kementerian Keuangan. Nanti data dari BPJS Ketenagakerjaan akan di-cleansing,” tutur Yassierli.