Jakarta, IDN Times - Tabungan perumahan rakyat (Tapera) tengah menjadi sorotan publik karena rencana pemungutan iuran Tapera sebesar 2,5 persen kepada pegawai dan 0,5 persen kepada perusahaan.
Ditengah polemik ini pun banyak masyarakat yang mempertanyakan besaran gaji jajaran komite BP Tapera. Lantas berapa kah gaji anggota komite dan apa saja tunjangan yang didapatkan?
Gaji para pejabat Tapera diatur oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo (Jokowi) lewat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Honorarium, Insentif, dan Manfaat Tambahan Lainnya Komite Tabungan Perumahan Rakyat.
Aturan ini ditetapkan pada tanggal 20 Januari 2023. Dalam pasal 3 dijelaskan besaran honorarium atau gaji pokok yang diterima komite Tapera berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan besaran ditentukan berdasarkan posisi dan status jabatan.
Berikut rincian lainnya:
Sementara itu, untuk insentif diberikan paling banyak 40 persen kepada anggota Komite Tapera unsur profesional
BP Tapera adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola Tabungan Perumahan Rakyat. Lalu, Komite Tapera berfungsi merumuskan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera.
Manfaat tambahan lainnya adalah tunjangan dan fasilitas berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang.
Lebih lanjut, dalam Pasal 2 Ayat (5) aturan itu disebutkan lebih jauh jenis-jenis manfaat tambahan yang dimaksud adalah:
Perlu dicatat beragam tunjangan ini pun akan dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Diketahui, BP Tapera memiliki anggota komite dan komisioner, antara lain:
A. Komite Tapera, terdiri dari :
B. Komisioner dan Deputi Komisioner, terdiri dari: