Jadi Dewan Penasihat Danantara, Ini Kontroversi Thaksin Shinawatra
- Thaksin Shinawatra ditetapkan sebagai Dewan Penasihat Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara.
- Mantan Perdana Menteri Thailand ini menghadapi tuduhan korupsi dan kontroversi terkait penjualan perusahaan telekomunikasi milik keluarganya.
Jakarta, IDN Times - Thaksin Sinawatra menjadi nama yang hangat dibicarakan belakangan ini setelah resmi ditetapkan sebagai Dewan Penasihat Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Thaksin sendiri bukanlah sosok sembarangan, mengingat dia merupakan mantan Perdana Menteri (PM) Thailand pada 2001 hingga 2006.
Dia juga merupakan pendiri partai Thai Rak Thai (TRT) dan menjadi pemimpin yang populer karena kebijakan ekonomi pro-rakyat. Dia dikenal sebagai pemimpin yang menjalankan program layanan kesehatan murah dan dukungan bagi petani.
Meski begitu, Thaksin juga dikenal sebagai sosok yang penuh kontroversi. Seperti apa kontroversi tersebut? Berikut informasinya untuk kamu.
1. Dituduh menyembunyikan aset dalam deklarasi kekayaan wajib
Thaksin diangkat menjadi PM Thailand oleh Raja Bhumibol Adulyadej pada 9 Februari 2001. Namun, masa jabatan Thaksin hampir saja berakhir setelah Komisi Anti-Korupsi Nasional Thailand mendakwanya di hadapan Mahkamah Konstitusi Thailand pada 3 April.
Adapun dakwaan tersebut berdasarkan tuduhan menyembunyikan aset dalam deklarasi kekayaan wajib. Meski begitu, Thaksin berhasil dibebaskan atas dakwaan tersebut pada 3 Agustus 2001.
Meski ada tuduhan kronisme dan korupsi, Thaksin secara umum mendapatkan dukungan publik yang besar. Popularitasnya pun terus meningkat lewat respons cepatnya menghadapi tsunami Samudra Hindia yang dahsyat dan melanda Thailand pada Desember 2004.
2. Digulingkan lewat kudeta militer
Pada 2006, Thaksin menjual perusahaan telekomunikasi milik keluarganya dengan harga hampir 2 miliar dolar AS dan pertanyaan mengenai kesepakatan bebas pajak tersebut menuai protes massal.
Menghadapi seruan agar mengundurkan diri, Thaksin lantas membubarkan parlemen pada akhir Februari 2006 dan mengadakan pemilihan umum pada April. Meskipun partainya memenangkan mayoritas, pemilihan umum tersebut telah diboikot oleh partai-partai oposisi utama, yang akhirnya menyebabkan Mahkamah Agung menyatakan hasil pemilihan umum tersebut tidak sah.
Thaksin, pada gilirannya, pun tidak memangku jabatan, tetapi tetap memimpin pemerintahan sementara. Pemilihan umum kemudian diadakan kembali pada pertengahan Oktober 2006.
Sementara pada September, saat bepergian ke luar negeri, Thaksin digulingkan dari pemerintahan melalui kudeta militer dan dia kemudian mengasingkan diri.
3. Thaksin divonis bersalah karena korupsi
Pemerintah Thailand membekukan aset Thaksin pada Juni 2007 dan pada Februari 2008 dia kembali ke Thailand untuk menghadapi tuduhan korupsi. Pada Agustus 2008, tak lama setelah istrinya dihukum karena penggelapan pajak, dan sementara keduanya keluar dengan jaminan, pasangan itu melarikan diri dari Negeri Gajah Putih.
Thaksin kemudian diadili secara in absentia dan pada Oktober 2008. Dia dinyatakan bersalah atas korupsi dan dijatuhi hukuman dua tahun penjara. Thaksin dan istrinya, Potjaman kemudian bercerai. Potjaman kembali ke Thailand dan hukumannya ditangguhkan.
Pada Februari 2010, Mahkamah Agung Thailand memutuskan pemerintah akan menyita sekitar 1,4 miliar dolar AS dari aset Thaksin yang dibekukan atau sekitar 60 persen dari total aset sebagai bagian dari hukumannya pada 2008.
