Jadwal Pencairan Bansos PKH dan BPNT 2026, Ini Panduan Lengkapnya

Besaran bansos PKH pada 2026 tidak bersifat seragam untuk semua penerima. Pemerintah membagi penerima PKH ke dalam beberapa kategori, seperti ibu hamil, balita, anak usia sekolah, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Setiap kategori memiliki nominal bantuan yang berbeda sesuai kebutuhan dasar masing-masing kelompok.

Mengacu pada skema yang berlaku sebelumnya, nominal bantuan PKH berkisar antara Rp225 ribu hingga Rp1 juta per tahap. Bantuan ini tidak diberikan sekaligus dalam satu tahun, melainkan dicairkan secara bertahap. Skema bertahap ini bertujuan agar keluarga penerima dapat mengelola bantuan secara lebih berkelanjutan.

Sementara itu, BPNT diberikan dalam bentuk bantuan tunai yang diperuntukkan bagi kebutuhan pangan. Penerima BPNT memperoleh Rp200 ribu per bulan, sehingga dalam satu tahap pencairan totalnya mencapai Rp600 ribu. Dana ini diharapkan dapat membantu menjaga ketahanan pangan keluarga penerima manfaat.

Jadwal Pencairan Bansos PKH dan BPNT 2026 diperkirakan masih mengikuti pola penyaluran tahun sebelumnya. Pemerintah menyalurkan bantuan secara bertahap dalam satu tahun agar distribusi lebih terkontrol dan merata. Meski begitu, tanggal pencairan tidak ditetapkan secara spesifik sehingga perlu dipantau secara berkala.

Berikut pembagian tahap pencairan bansos PKH dan BPNT 2026:

• Tahap 1: Januari, Februari, Maret

• Tahap 2: April, Mei, Juni

• Tahap 3: Juli, Agustus, September

• Tahap 4: Oktober, November, Desember

Pembagian tahap ini membantu masyarakat memperkirakan waktu pencairan bantuan. Namun, pencairan di setiap daerah bisa berbeda tergantung kesiapan data dan proses administrasi. Oleh karena itu, penerima disarankan rutin mengecek status bansos melalui kanal resmi.

Pemerintah menyediakan situs resmi untuk memudahkan masyarakat mengecek status penerima bansos. Situs ini dikelola langsung oleh Kementerian Sosial dan dapat diakses secara gratis. Cara ini cocok bagi masyarakat yang ingin melakukan pengecekan cepat dan praktis.

Langkah cek bansos melalui situs Kemensos:

1. Buka laman cekbansos.kemensos.go.id

2. Pilih provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa atau kelurahan

3. Masukkan nama penerima sesuai KTP

4. Ketik kode verifikasi

5. Klik tombol “Cari Data”

Melalui situs ini, masyarakat bisa mengetahui jenis bansos yang diterima serta tahap pencairannya. Jika data belum muncul, penerima dapat melakukan pengecekan ulang secara berkala. Pastikan data yang dimasukkan sesuai dengan identitas kependudukan.

Selain situs web, Kemensos juga menyediakan aplikasi resmi bernama Cek Bansos. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan masyarakat memantau bantuan sosial langsung dari ponsel. Penggunaannya cukup sederhana dan bisa diakses kapan saja.

Langkah cek bansos melalui aplikasi Cek Bansos:

1. Unduh aplikasi Cek Bansos di Play Store atau App Store

2. Registrasi akun atau login jika sudah memiliki akun

3. Pilih menu “Cek Bansos”

4. Isi data wilayah dan nama penerima sesuai KTP

5. Masukkan kode verifikasi dan lakukan pencarian

Aplikasi ini tidak hanya menampilkan status penerima bansos. Masyarakat juga bisa memanfaatkan fitur usulan dan sanggahan data. Dengan begitu, partisipasi publik dalam pembaruan data bansos dapat berjalan lebih optimal.

Pengecekan bansos tidak selalu harus dilakukan secara online. Bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses internet, metode offline tetap tersedia. Cara ini dilakukan dengan mendatangi instansi pemerintah di wilayah tempat tinggal.

Berikut cara cek bansos PKH dan BPNT 2026 secara offline:

• Datang ke kantor Dinas Sosial setempat

• Membawa KTP dan Kartu Keluarga

• Menanyakan status penerima bansos kepada petugas

• Alternatif lain, bertanya ke RT, RW, atau kelurahan

Cara offline ini membantu memastikan status penerima bansos secara langsung. Petugas dapat melakukan verifikasi berdasarkan NIK yang terdaftar. Jika ditemukan kendala, masyarakat bisa langsung memperoleh arahan lanjutan.

Dengan memahami Jadwal Pencairan Bansos PKH dan BPNT 2026, masyarakat dapat lebih siap dalam memantau hak bantuan yang diterima. Informasi yang akurat juga membantu penerima terhindar dari kabar keliru yang kerap beredar, terutama di media sosial. Pastikan selalu mengecek informasi melalui kanal resmi pemerintah agar bantuan dapat diterima dan dimanfaatkan secara optimal.