Jenis-Jenis Retribusi Daerah, Pemilik Tempat Usaha Wajib Tahu!

14 Mei 2024, 11:00 WIB

ilustrasi retribusi (Dok. Istimewa)

Jakarta, IDN Times - Banyak dari kita yang masih sulit membedakan antara retribusi daerah dengan pajak daerah. Anggapan itu tidak sepenuhnya salah, jika dilihat dari sifatnya yang memaksa dan dibebankan kepada masyarakat. Selain itu, keduanya juga termasuk sumber pendapatan pemerintah daerah yang sangat penting untuk membiayai pembangunan.

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan jenis-jenis retribusi daerah. Apa saja itu? Dikutip dari laman Flazz Tax, berikut tiga jenis Retribusi Daerah berdasarkan UU No 28 Tahun 2009.

1. Retribusi jasa umum

Tarif parkir di Jalan Ahmad Dahlan tak sesuai ketentuan. Sumber/ Forpi Kota Yogyakarta

Retribusi jasa umum merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk kepentingan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi jenis ini dibagi menjadi 15 bagian, yaitu:

Retribusi Pelayanan Kesehatan
Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan
Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat
Retribusi Pelayanan Parkir
Retribusi Pelayanan Pasar
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
Retribusi Penyedian dan / atau Penyedotan Kakus
Retribusi Pengolah Limbah Cair
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
Retribusi Pelayanan Pendidikan
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas

2. Retribusi jasa usaha

IDN Times/Humas Pemprov DKI Jakarta

Retribusi jasa usaha merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dangan menganut prinsip komersial, termasuk pelayanan memanfaatkan kekayaan daerah yang belum secara optimal oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Retribusi jenis ini terbagi menjadi:

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
Retribusi Tempat Pelelangan
Retribusi Terminal
Retribusi Tempat Khusus Parkir
Retribusi Tepat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
Retribusi Rumah Potong Hewan
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
Retribusi Penyebrangan di Air
Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah

3. Retribusi perizinan tertentu

Nelayan mengangkat ikan hasil tangkapannya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (30/7/2019). ANTARA FOTO/Abriawan Abhe

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan yang diberlakukan atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan, untuk pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, dan fasilitas tertentu demi melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi ini terbagi menjadi enam bagian yang meliputi: