Jokowi Gratiskan Vaksin COVID-19, BI Bantu Danai Pengadaan Vaksin

Perry menjelaskan, sisa dana hasil pembelian SBN secara langsung itu untuk membiayai kebutuhan publik atau public goods yakni kesehatan, perlindungan sosial, dan sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah itu mencapai Rp397,56 triliun yang sudah diborong semua oleh BI.

"Pemesanan vaksin, BI juga berkontribusi bahwa pemesanan vaksin yang dilakukan pemerintah selama ini juga menggunakan dana dari burden sharing itu," tutur Perry.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi memutuskan bakal menggratiskan vaksin COVID-19 bagi masyarakat Indonesia. Keputusan ini diambil setelah pemerintah melakukan penghitungan ulang keuangan negara mendapatkan banyak masukan dari masyarakat.

"Setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang dan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Gratis tidak dikenakan biaya sama sekali," kata Jokowi dalam keterangan persnya yang disiarkan di channel YouTube Sekretariat Presiden.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan bahwa pemerintah tidak perlu melebarkan defisit alias menambah utang untuk membiayai vaksin.

"Dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2020 sisanya bisa dialokasikan (untuk vaksin), lalu tambahan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) belanja pusat dan pemda juga bisa dialokasikan, plus realokasi belanja tahun 2021, nggak perlu tambah defisit.  Defisit tetap 5,7 persen PDB.  Tingkatkan efekifitasnya saja," kata Tauhid kepada IDN Times.