Jokowi Ngomel Penyerapan Insentif Lambat, Ini Tanggapan Kemenkeu

29 Jun 2020, 15:35 WIB

Ilustrasi insentif (IDN Times/Arief Rahmat)

Jakarta, IDN Times - Pada sidang paripurna kabinet 18 Juni 2020, Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengkritik kinerja para menterinya dalam menangani pandemik COVID-19. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Keuangan mengaku ada kendala dalam pemberian stimulus berupa insentif kesehatan dan jaring pengaman sosial pada kuartal dua.

Untuk tahap berikutnya, Kemenkeu tengah menyiapkan beberapa aturan untuk stimulus ekonomi bagi UMKM dan dunia usaha yang terimbas COVID-19.

"Beberapa aturan dan persiapan sudah dilakukan, termasuk Perpres No 72 Tahun 2020. Harapannya mulai bulan Juli ini, stimulus ke UMKM dan dunia usaha bisa dilaksanakan," kata Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha kepada IDN Times, Senin (29/6).

1. Perlu percepetan dalam pemberian stimulus

Ilustrasi UMKM (ANTARA FOTO/Fauzan)

Kini, pemerintah tengah menjalankan stimulus pada UMKM dan dunia usaha. "Pandemik COVID-19 ini adalah kondisi extraordinary, maka harus dilakukan percepatan-percepatan belanja dan fleksibilitas bagi pemerintah untuk memberikan stimulus fiskal pada perekonomian," ujarnya.

2. Stimulus untuk atasi krisis ekonomi yang dimulai dari krisis kesehatan

Perajin menuangkan gula pasir ke dalam baskom sebagai bahan baku pembuatan madumongso di Mojo, Kediri, Jawa Timur, Senin (11/5/2020). Semenjak merebaknya COVID-19, sejumlah pelaku UMKM makanan mengeluhkan kenaikan harga gula pasir dari sebelumnya Rp12 ribu menjadi Rp18 ribu per kilogram sehingga terpaksa menaikkan harga jual produknya untuk mengimbangi biaya produksi dengan risiko berkurangnya pelanggan. ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani/wsj.

Menurut Kunta, kondisi krisis dimulai dari krisis kesehatan. Lantaran obat COVID-19 belum ditemukan, ada pembatasan-pembatasan gerak masyarakat, barang dan jasa. Hal itu mengakibatkan krisis sosial. Masyarakat bawah tidak bisa bekerja dan daya beli menurun.

Akibatnya, terjadi krisis ekonomi. Pertumbuhan ekonomi negatif karena produksi dan konsumsi turun, begitu pula ekspor dan impor turun. Pada akhirnya menuju krisis keuangan, yaitu NPL perbankan meningkat dan industri mati suri.

"Untuk itu pemerintah menginjeksi perekonomian agar tetep bisa bergerak dan tidak mati. Stimulus fiskal diarahkan pada kesehatan, social safety net, dan dukungan industri," ungkap Kunta.

3. Jokowi minta stimulus ekonomi dipercepat

Ilustrasi kemiskinan (IDN Times/Arief Rahmat)

Sebelumnya, Jokowi mengancam akan melakukan reshuffle kabinet karena kinerja yang dinilai lambat. Bidang ekonomi tidak luput dari kritik Jokowi. Pria kelahiran Solo ini meminta agar seluruh stimulus yang sudah disiapkan segara direalisasikan. Khususnya, stimulus yang menyasar pelaku UMKM.

"Usaha mikro, usaha kecil, menengah, usaha gede, perbankan, semuanya yang berkaitan dengan ekonomi. Manufaktur, industri, terutama yang padat karya. Beri prioritas pada mereka supaya gak ada PHK. Jangan sudah PHK gede-gedean, duit serupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita," kata Jokowi.