K/L Berebut Tambahan Anggaran 2027, Celios Ingatkan Ketimpangan

Dia menilai ketimpangan tersebut terlihat dari adanya kenaikan anggaran untuk Badan Gizi Nasional (BGN), sementara alokasi anggaran untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) justru diturunkan menjadi sekitar Rp490 miliar.

Kondisi serupa juga terjadi pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), di tengah terjadinya bencana yang beruntun.

"Kalau persoalannya adalah ketimpangan antar-lembaga, kuncinya adalah realokasi anggaran. Program prioritas seperti MBG, Kopdes, hingga sekolah rakyat perlu dievaluasi dan sebagian anggarannya dapat dialihkan ke belanja yang lebih urgen, seperti penanganan bencana," jelasnya.

Bhima juga mengingatkan risiko lain apabila realokasi anggaran di tingkat pemerintah pusat tidak dilakukan.

Beban fiskal berpotensi meningkat dan pada akhirnya menekan ruang fiskal, baik melalui pelebaran defisit maupun peningkatan utang pemerintah.

Terlebih, beban pembayaran bunga utang pemerintah pada tahun depan diasumsikan mencapai sekitar Rp650 triliun. Angka tersebut menunjukkan beban bunga yang semakin besar terhadap APBN.

"Jika kenaikan utang pemerintah tidak terkendali, maka ada risiko crowding out effect yang dapat mempengaruhi sektor usaha swasta," kata Bhima.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi banyaknya kementerian dan lembaga (K/L) yang mengajukan tambahan anggaran untuk tahun 2027. Menurut Purbaya, pemerintah memiliki keterbatasan anggaran sehingga tidak semua permintaan tambahan dapat dipenuhi.

Jika semua K/L meminta tambahan anggaran, nominalnya bisa hampir mencapai Rp 1.000 triliun.

"Ya enggak lah. Kalau minta semua, semua kan mintanya sampai Rp1.000 triliun waktu itu, kan bilangnya. Kalau kita uangnya banyak kayak di surga, ya saya kasih semua. Ini kan ada keterbatasan," ujar Purbaya saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Menurut Purbaya, keterbatasan fiskal membuat pemerintah harus menentukan prioritas dalam mengalokasikan anggaran tambahan. Pemerintah akan memilih program yang dinilai memberikan dampak paling optimal bagi perekonomian.

"Itulah ekonomi. Kita selalu menghadapi scarcity. Jadi kita mesti pilih yang mana yang paling optimal buat perekonomian. Itu yang sedang kita lakukan," katanya.