Menteri Minta Tambah Anggaran Rp1.000 T, Menkeu: Uang Negara Terbatas!

08 Sep 2026, 01:22 WIB

Intinya Sih

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan permintaan tambahan anggaran kementerian/lembaga 2027 nyaris Rp1.000 triliun tidak seluruhnya dapat dipenuhi karena keterbatasan fiskal.
Pemerintah akan memprioritaskan program dan sektor yang dinilai paling optimal bagi perekonomian; salah satu usulan tambahan datang dari BPS senilai Rp1,47 triliun.
Target belanja RAPBN 2027 naik Rp9,1 triliun menjadi Rp4.106,3 triliun, sementara pendapatan dan hibah menjadi Rp3.435 triliun, didukung kenaikan target PNBP.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi banyaknya kementerian dan lembaga (K/L) yang mengajukan tambahan anggaran untuk tahun 2027. Menurut Purbaya, pemerintah memiliki keterbatasan anggaran sehingga tidak semua permintaan tambahan dapat dipenuhi.

Jika semua K/L meminta tambahan anggaran, nominalnya bisa hampir mencapai Rp 1.000 triliun.

"Ya enggak lah. Kalau minta semua, semua kan mintanya sampai Rp1.000 triliun waktu itu, kan bilangnya. Kalau kita uangnya banyak kayak di surga, ya saya kasih semua. Ini kan ada keterbatasan," ujar Purbaya saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/9/2026).

1. Keterbatasan fiskal, pemerintah harus tentukan prioritas
DPR dan Pemerintah menyepakati perubahan dua indikator sasaran pembangunan RAPBN 2027. Dok Kemenkeu
Menurut Purbaya, keterbatasan fiskal membuat pemerintah harus menentukan prioritas dalam mengalokasikan anggaran tambahan. Pemerintah akan memilih program yang dinilai memberikan dampak paling optimal bagi perekonomian.
"Itulah ekonomi. Kita selalu menghadapi scarcity. Jadi kita mesti pilih yang mana yang paling optimal buat perekonomian. Itu yang sedang kita lakukan," katanya.
2. Daftar kementerian dan lembaga yang mengajukan tambahan anggaran di 2027
Polri bahas anggaran 2027 bersama Komisi III DPR. (IDN Times/Amir Faisol).
Besaran tambahan anggaran yang diminta kementerian dan lembaga tersebut pun tak tanggung-tanggung. Berikut daftar kementerian dan lembaga yang mengajukan tambahan anggaran.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pagu anggaran Rp61,10 triliun, mengusulkan tambahan hingga Rp157,76 triliun.
- Kejaksaan Agung mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp22,1 triliun dari pagu Rp21,5 triliun.
- Polri dengan pagu Rp139,19 triliun, mengusulkan tambahan Rp66 triliun.
- Kementerian Sekretariat Negara memiliki pagu Rp2,6 triliun dan mengajukan tambahan Rp6,6 triliun.
- Badan Narkotika Nasional (BNN) mengusulkan tambahan Rp5,05 triliun dari pagu Rp1,4 triliun.
- Mahkamah Agung: pagu Rp19,34 triliun, usulan tambahan Rp7,9 triliun.
- Komisi Yudisial: pagu Rp201,09 miliar, usulan tambahan Rp31,3 miliar.
- KPU: pagu Rp4,68 triliun, usulan tambahan Rp78,3 miliar.
- Bawaslu: pagu Rp3,74 triliun, usulan tambahan Rp772,74 miliar.
- Mahkamah Konstitusi: pagu Rp360,8 miliar, usulan tambahan Rp67 miliar.
- Kementerian Komunikasi dan Digital: pagu Rp11,5 triliun, usulan tambahan Rp3,2 triliun.
- KPK: pagu Rp1,4 triliun, usulan tambahan Rp774,3 miliar.
- Komnas HAM: pagu Rp94,23 miliar, usulan tambahan Rp99,3 miliar.
- Komnas Perempuan: pagu Rp39,30 miliar, usulan tambahan Rp14,9 miliar.
- Kementerian Hukum: pagu Rp3,4 triliun, usulan tambahan Rp837,18 miliar.
- Kementerian Kehutanan: pagu Rp8,69 triliun, usulan tambahan Rp4,68 triliun.
- Basarnas: pagu Rp1,56 triliun, usulan tambahan Rp2,16 triliun.
- BMKG: pagu Rp2,52 triliun, sementara kebutuhan anggaran mencapai Rp4,64 triliun sehingga terdapat kekurangan Rp2,12 triliun.
- Badan Pusat Statistik pagu Rp6,4 triliun, usulan tambahan Rp1,47 triliun.
3. Target belanja negara 2027 naik Rp9,1 triliun
Rapat kerja Banggar DPR RI terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026). (IDN Times/Amir Faisol)
Lebih lanjut, Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR menaikkan target belanja negara dalam postur sementara RAPBN 2027 menjadi Rp4.106,3 triliun. Itu berarti ada kenaikan Rp9,1 triliun dari rancangan sebelumnya sebesar Rp4.097,2 triliun.
Kenaikan tersebut berasal dari penyesuaian pada pos belanja pemerintah pusat, termasuk belanja kementerian/lembaga (K/L).
Dengan kenaikan Rp9,1 triliun tersebut, kata Purbaya, bukan berarti seluruh usulan penambahan anggaran dari K/L itu akan dipenuhi pemerintah. Dengan keterbatasan yang ada, anggaran akan diarahkan ke program atau sektor yang dinilai memberikan dampak optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
4. Rincian kenaikan pendapatan negara Rp9,1 triliun
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara dalam acara Ngobrol Seru di IDN Times, Rabu (5/8/2026). (IDN Times/Miko)
Di sisi pendapatan, target pendapatan negara dan hibah juga dinaikkan Rp9,1 triliun menjadi Rp3.435 triliun dari sebelumnya Rp3.426 triliun. Kenaikan tersebut berasal dari penyesuaian target penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Target PNBP naik Rp5,1 triliun menjadi Rp522,5 triliun dari sebelumnya Rp517,4 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan penyusunan target PNBP telah mempertimbangkan sejumlah asumsi, terutama perkembangan harga komoditas dan nilai tukar rupiah.
"PNBP kan lihat juga harga, biasanya juga kurs. Jadi, ada harga komoditas, kurs, dan itu kalau peningkatan juga cukup bagus," ujar Suahasil.