Kadin Luncurkan Nusantara Rising Dorong Industri Budaya Indonesia ke Global

Shinta menilai pengembangan ekonomi budaya tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan pemerintah. Pemerintah dapat menyediakan insentif, regulasi, dan payung kebijakan, sedangkan sinergi antarlini bisnis membutuhkan peran pelaku usaha.

Pelaku usaha dinilai memiliki kemampuan untuk melihat peluang komersial lintas industri, termasuk mengembangkan kekayaan intelektual (IP) dari film menjadi merchandise. Dunia usaha juga memiliki modal dan jaringan untuk membangun rantai nilai secara langsung.

Menurut Shinta, sektor bisnis bergerak mengikuti kecepatan pasar dan melihat peluang lintas industri, bukan hanya berdasarkan mandat sektoral. Karena itu, Kadin menilai dunia usaha perlu mengambil peran sebagai penggerak dan pengorkestrasi industri kreatif.

"Itulah sebabnya kami di Kadin Indonesia meyakini potensi ekonomi budaya yang begitu besar ini hanya akan terwujud jika sektor bisnis mengambil peran sebagai penggerak dan pengorkestrasi lintas industri kreatif kita," ujar Shinta.

Shinta mengatakan Indonesia memiliki modal budaya besar, mulai dari kekayaan cerita dan warisan budaya lintas etnis, jumlah generasi muda, hingga pasar konsumen yang sudah terbukti bersedia membayar konten.

"Yang belum ada adalah rajutan yang menyatukan semuanya secara strategis. Selama ini pendekatan kita terhadap industri budaya bersifat sektoral, bukan sirkular. Film berjalan sendiri, game berjalan sendiri, fashion berjalan sendiri, kriya berjalan sendiri," ungkapnya.

Padahal keterhubungan antarindustri dapat menciptakan nilai yang lebih besar. Dia mencontohkan Pokemon yang berkembang melalui game, anime, merchandise, fashion, dan lini lainnya. Menurut Shinta, keberhasilan tersebut tidak hanya berasal dari satu produk, tetapi dari kemampuan mengorkestrasikan berbagai lini di sekitar satu IP.

Hal serupa terlihat dari perkembangan hallyu di Korea Selatan. Shinta menilai kekuatan tersebut tidak hanya dibangun melalui kebijakan pemerintah, tetapi juga didorong oleh korporasi hiburan.

Karena itu, pembahasan mengenai ekonomi budaya tidak hanya berkaitan dengan besarnya nilai ekonomi, tetapi juga pengaruh, narasi, dan kedaulatan Indonesia di mata dunia. Kadin kemudian memulai gerakan Nusantara Rising: Nation Building Beyond Culture untuk mendorong karya lokal menuju panggung global.

Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan Kadin Indonesia, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, mengatakan budaya Indonesia tidak seharusnya hanya ditampilkan dalam seremoni atau menjadi kebanggaan di dalam negeri. Budaya juga perlu mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.

Menurut Saras, semangat tersebut menjadi dasar Indonesia's Soft Power Paper yang diinisiasi Kadin bersama pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait. Dokumen tersebut menjadi fondasi dan peta awal untuk membangun gerakan bersama.

"Dokumen ini adalah fondasi dan peta awal untuk bergerak bersama. Dan sebagai kelanjutan dari gagasan tersebut, hari ini Kadin Indonesia memperkenalkan Nusantara Rising, Indonesia's Collective Soft Power Movement," kata Saras.

Dia menilai pemerintah, dunia usaha, seniman, kreator, akademisi, komunitas, dan media perlu saling terhubung dan bergerak bersama. Setiap unsur memiliki peran masing-masing dalam membangun kekuatan tersebut.

"Soft power Indonesia memang tidak bisa dibangun sendirian. Tidak bisa hanya oleh pemerintah, tidak bisa hanya oleh dunia usaha, atau hanya oleh seniman, kreator, akademisi, komunitas, atau media," paparnya.

Saras mengatakan pembangunan ekonomi membutuhkan ekosistem hexahelix yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, asosiasi, akademisi, komunitas, dan media, serta didukung pembiayaan, teknologi, dan jejaring inovasi.

Dalam ekosistem tersebut, pemerintah berperan dalam arah kebijakan dan diplomasi. Kementerian Kebudayaan menjaga akar, nilai, dan kepribadian bangsa, sedangkan Kementerian Ekonomi Kreatif mendorong penciptaan nilai, akses pasar, komersialisasi IP, dan pertumbuhan industri kreatif.

Akademisi, komunitas, dan media berperan dalam memperkuat riset, akar rumput, dan narasi publik. Sementara dunia usaha dan asosiasi membantu mengubah ide menjadi produk, karya menjadi industri, IP menjadi aset, dan kreativitas menjadi nilai ekonomi.

Saras mengatakan Kadin berada pada posisi untuk menghimpun dan menghubungkan ekosistem soft power dengan pasar, investasi, pembiayaan, distribusi, teknologi, dan skala industri.

Kadin tidak dimaksudkan untuk menggantikan pemerintah, melainkan menjadi jembatan antara kebijakan dan industri, kreator dan pembiayaan, serta IP lokal hingga peluang global. Karena itu, Kadin menginisiasi pembentukan Komite Soft Power Indonesia dengan dukungan Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

"Komite Soft Power Indonesia kami bayangkan sebagai ruang kolaborasi lintas sektor. Sebuah wadah untuk menghubungkan semua pemangku kepentingan dalam ekosistem soft power. Tujuannya bukan untuk menambah birokrasi. Tujuannya adalah mempercepat orkestrasi," ujar Saras.