Kala Prabowo Naikkan UMP, Anggaran Makan Bergizi Gratis Jadi Rp10 Ribu

Kenaikan UMP ini sedikit lebih tinggi dari usulan awal Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, yang hanya 6 persen. Penyesuaian ini dilakukan setelah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk perwakilan buruh.

"Menteri Tenaga Kerja mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6 persen, namun setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada 2025 sebesar 6,5 persen," kata Prabowo.

"Untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan," sambung Presiden.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengumumkan penetapan anggaran untuk program makan bergizi gratis, yang menetapkan menjadi Rp10 ribu per porsi. Prabowo mengakui keterbatasan anggaran menjadi alasan pemerintah memilih angka tersebut. Padahal, sebelumnya akan dianggarkan Rp15 ribu per porsi.

"Kalau kita rinci program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp10 ribu per hari, kurang lebih. Kita ingin Rp15 ribu, tapi kondisi anggaran mungkin Rp10 ribu kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," kata dia.

Program makan bergizi ini dirancang untuk membantu keluarga miskin dan buruh dengan anak-anak atau ibu hamil. Jika dihitung, setiap keluarga dengan tiga-empat anak dapat menerima Rp30 ribu hingga Rp40 ribu per hari, atau sekitar Rp2,7 juta per bulan.

"Kalau rata-rata keluarga, keluarga golongan yang berada dalam keadaan, katakanlah di desil-desil bawah itu kita perkirakan anaknya rata-rata tiga-empat, berarti tiap keluarga bisa menerima minimal atau rata-rata bisa Rp30 ribu rupiah per hari," ujar Prabowo.

Prabowo menyebut program makan bergizi gratis sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan tambahan kesejahteraan, terutama bagi keluarga buruh yang rentan. Selain itu, bantuan sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH) juga disebut sebagai bagian dari strategi besar pemerintah dalam mengamankan kesejahteraan masyarakat.

"Jadi kalau ini semua dengan bantuan-bantuan bansos dan tunjangan sosial lainnya, termasuk PKH dan bantuan-bantuan lainnya, saya kira upaya pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat, di antaranya kelompok buruh saya kira sudah sangat maksimal pada saat ini, tentunya kita ingin perbaiki di saat-saat mendatang," imbuhnya.