Kamboja Kehilangan Hampir Separuh Wisatawan Internasional, Ada Apa?

Pariwisata menjadi salah satu dari empat pilar ekonomi utama Kamboja, bersama pertanian, konstruksi dan properti, serta ekspor manufaktur. Ekspor manufaktur tersebut meliputi garmen, alas kaki, dan barang perjalanan.

Peran pariwisata juga berkaitan erat dengan kondisi finansial perekonomian negara. Pada 2025, Kamboja menerima 5,57 juta wisatawan internasional dengan kontribusi pendapatan kotor mencapai 3,87 miliar dolar AS (sekitar Rp68,2 triliun).

Pemerintah Kamboja menyatakan telah mengendalikan aktivitas penipuan berskala besar dan memastikan tak ada lagi kompleks penipuan daring yang tersisa di dalam negeri. Seperti dilaporkan Bangkok Post, Menteri Senior Chhay Sinarith menyampaikan klaim tersebut kepada para diplomat asing ketika memimpin upaya pemberantasan penipuan online.

Sinarith menyebut kelompok kriminal kini memindahkan aktivitasnya ke operasi berukuran kecil yang tersebar di kondominium, rumah sewa, kedai kopi, hingga kendaraan. Aparat terus melakukan penertiban, dengan 793 lokasi yang dicurigai telah diperiksa sejak Juli 2025, 624 lokasi ditertibkan, serta hampir 30 ribu tersangka dari 39 kewarganegaraan ditahan.

Pengamat independen dan media massa mempertanyakan klaim pemberantasan tersebut karena industri bernilai miliaran dolar yang dijalankan geng kriminal China disebut memiliki cengkeraman kuat sejak pandemik COVID-19. Laporan Reuters menyoroti temuan bukti penyalahgunaan berskala industri di pusat penipuan yang menyasar korban global.

Sementara Direktur Ko-Regional Amnesty International Montse Ferrer mengatakan, organisasinya sangat skeptis terhadap klaim bahwa kompleks industri penipuan telah benar-benar dihilangkan karena keterkaitannya yang mengakar di dalam negeri.

Ferrer menyebut ukuran keberhasilan jangka panjang berada pada proses hukum terhadap para pelaku utama. Peneliti tamu Universitas Harvard Jacob Sims mengakui adanya gangguan nyata terhadap kompleks besar pada tahun ini, tetapi mengingatkan publik agar tak menyamakan penertiban fisik dengan pembongkaran jaringan perlindungan politik di tengah terbatasnya ruang bagi masyarakat sipil dan media.