Kemenkeu AS Batasi Akses Peliputan Media di Forum G20

01 Sep 2026, 20:27 WIB

Intinya Sih

Departemen Keuangan AS membatasi akses media menjelang pertemuan menteri keuangan G20 di Asheville, Carolina Utara, dengan menolak akreditasi jurnalis The New York Times, The Wall Street Journal, dan Bloomberg.
The New York Times dan Bloomberg mengecam kebijakan tersebut sebagai ancaman terhadap kebebasan pers, pengawasan publik, serta akses informasi mengenai agenda G20 seperti krisis geopolitik, sanksi ekonomi, dan inflasi.
Kemenkeu AS membantah pembatasan terkait sudut pandang pemberitaan dan menyatakan sekitar 300 perwakilan media dari belasan negara tetap difasilitasi dengan akses luas kepada pembuat kebijakan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) secara resmi membatasi akses peliputan media pada Minggu (30/8/2026). Langkah pengetatan ini diambil menjelang pertemuan menteri keuangan negara anggota G20 di Asheville, Carolina Utara.

Sejumlah jurnalis dari kantor berita raksasa dipastikan tak mendapat izin masuk ke lokasi acara. Kebijakan ini sontak memicu sorotan publik internasional terkait komitmen pemerintah AS terhadap kebebasan dan keterbukaan informasi.

1. Kemenkeu tolak akreditasi jurnalis tiga media raksasa
Pemerintah AS secara sepihak menolak pengajuan akreditasi wartawan dari The New York Times, The Wall Street Journal, dan Bloomberg News. Kebijakan ini berdampak pada jurnalis senior yang sudah malang melintang meliput isu ekonomi global. Salah satunya Alan Rappeport yang tidak mendapat izin, meski telah meliput di kementerian tersebut sejak 2017.
Di sisi lain, kementerian tetap meloloskan Kepala Biro Berlin The New York Times, Jim Tankersley. Merespons situasi ini, Bloomberg News mengonfirmasi bahwa permohonan akreditasi jurnalis mereka di wilayah AS, Eropa, hingga Asia turut ditolak. Sementara itu, perwakilan The Wall Street Journal memilih bungkam dan tidak memberikan komentar resmi.
"Keputusan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan sudut pandang pemberitaan media tertentu," dalih Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, dikutip dari The Associated Press.
2. Pembatasan dinilai mencederai kebebasan pers
ilustrasi jurnalis (pexels.com/Efrem Efre)
Manajemen The New York Times secara terbuka mengecam pembatasan akses media tersebut. Mereka menilai penolakan ini sebagai manuver pemerintah untuk menghindari pengawasan publik. Kebijakan ini dianggap merugikan masyarakat sekaligus mencederai kebebasan pers, terlebih forum G20 kali ini membahas topik-topik krusial mengenai dinamika pasar keuangan dan kebijakan internasional.
Kantor berita Bloomberg News turut menegaskan bahwa keputusan kementerian merusak kebebasan media dan akuntabilitas publik. Pihak manajemen menyatakan akan terus memperjuangkan hak peliputan yang independen, transparan, dan akurat demi kepentingan masyarakat.
"Agenda forum G20 yang membahas krisis geopolitik, sanksi ekonomi, hingga inflasi ini sangat memengaruhi perekonomian global. Oleh karena itu, masyarakat Amerika amat membutuhkan akses informasi yang terbuka," ujar perwakilan The New York Times.
3. Pemerintah klaim tetap berikan akses peliputan yang memadai
potret bendera Amerika Serikat (unsplash.com/chris robert)
Menanggapi badai kritik tersebut, juru bicara Departemen Keuangan AS menyatakan bahwa panitia tetap memfasilitasi kehadiran sekitar 300 perwakilan media dari belasan negara. Penyelenggara mengklaim telah memberikan akses peliputan yang luas bagi para jurnalis selama forum berlangsung.
"Para jurnalis memiliki akses yang luas terhadap pembuat kebijakan, sehingga ada tanggung jawab untuk melaporkan informasi faktual yang sejalan dengan standar jurnalistik," tutur juru bicara Departemen Keuangan AS, dilansir Hindustan Times.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.