Relaksasi DHE SDA Berlaku, Pengusaha Happy Bisa Simpan Kas

Dengan relaksasi itu, eksportir yang memenuhi kriteria dalam Pasal 18A Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 tak lagi wajib menempatkan seluruh DHE SDA (100 persen) selama 12 bulan.

Meidy mengatakan, hal itu dibutuhkan industri pertambangan dan pengolahan mineral yang membutuhkan modal kerja yang sangat besar.

Likuiditas dibutuhkan untuk membiayai kegiatan penambangan, pembayaran kontraktor dan pemasok, pembelian energi dan bahan baku, pembangunan fasilitas pengolahan, eksplorasi, pembayaran kewajiban kepada pemerintah, hingga investasi hilirisasi dan dekarbonisasi.

“Karena itu, APNI memandang kebijakan DHE SDA sebaiknya tidak hanya berorientasi pada berapa besar devisa yang ditahan dan berapa lama ditempatkan, tetapi juga bagaimana dana tersebut dapat kembali produktif mendukung sektor riil di Indonesia,” ujar Meidy.

Dalam kesempatan itu, Meidy juga membeberkan harapan APNI agar dana DHE SDA yang ditempatkan di sistem perbankan domestik dapat dikembangkan menjadi sumber pembiayaan yang kompetitif.

“Bagi eksplorasi, pertambangan, pembangunan smelter, hilirisasi, ESG, dekarbonisasi, renewable energy, dan penguatan rantai pasok mineral nasional,” tutur Meidy.

Meski begitu,  implementasi Pasal 18A perlu dilakukan secara transparan dan konsisten. Dia mengatakan mekanisme penentuan perusahaan yang memenuhi kriteria, pemutakhiran data kepemilikan, mekanisme perbankan, pelaporan, hingga penyelesaian dispute harus sederhana dan memberikan kepastian kepada pelaku usaha.

APNI juga berharap implementasinya memberikan level playing field dan kepastian bagi pelaku usaha.

“Karena berdasarkan data pemerintah, baru 64 NPWP atau sekitar 12 persen dari 537 NPWP eksportir pertambangan migas dan nonmigas yang teridentifikasi memenuhi kriteria Pasal 18A. Karena itu, dampak dan efektivitas kebijakan ini perlu dievaluasi secara berkala agar tujuan memperkuat devisa tidak menimbulkan disparitas daya saing antarperusahaan,” ujar Meidy.