Kemenkeu Belum Bayar Cicilan dan Bunga Pembiayaan Kopdes Rp37 Triliun

18 Sep 2026, 23:03 WIB2 min read

Triyan Pangastuti

News

Channel

Add Us on Google

Kemenkeu Belum Bayar Cicilan dan Bunga Pembiayaan Kopdes Rp37 Triliun

ilustrasi gedung kantor Kemenkeu. (Dok Kemenkeu)

Intinya Sih

Gini Kak

Sisi Positif

Kemenkeu belum membayar cicilan dan bunga pembiayaan KDMP tahap awal senilai Rp37 triliun, yang jatuh tempo pada 25 September 2026.
Pembayaran baru dilakukan setelah tagihan dari Himbara diterima; hingga kini tagihan belum masuk, meski anggaran telah disiapkan.
Total pembiayaan kredit KDMP diperkirakan Rp240 triliun untuk lebih dari 80.000 koperasi, dengan serah terima melibatkan Agrinas, Kemenkop, Himbara, dan reviu BPKP.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Kementerian Keuangan belum membayar cicilan dan bunga untuk koperasi desa Merah Putih sebesar Rp37 triliun. Uangnya akan jatuh tempo 25 September 2026. Mereka masih menunggu surat tagihan dari bank-bank negara. Anggarannya sudah disiapkan. Nanti uang kredit bisa sampai Rp240 triliun untuk lebih dari 80.000 koperasi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Kesiapan anggaran di tengah belum diterimanya tagihan menunjukkan proses pembayaran KDMP diarahkan mengikuti mekanisme yang jelas. Koordinasi lintas lembaga, komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, serta persyaratan berita acara yang direviu BPKP memberi landasan pengawasan bagi pembiayaan yang ditujukan menjangkau lebih dari 80.000 koperasi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum melakukan pembayaran cicilan dan bunga pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Kewajiban pembayaran tahap awal mencapai Rp37 triliun dan akan jatuh tempo pada 25 September 2026.

Plt Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Nufransa Wira Sakti mengatakan, pembayaran tersebut baru dapat dilakukan setelah Kemenkeu menerima tagihan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

"Terkait dengan pembayaran untuk KDMP, sesuai dengan PMK Nomor 15 Tahun 2026, nanti Kemenkeu akan membayar setelah adanya tagihan dari Himbara," kata Nufransa dalam konferensi pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (18/9/2026).

1. Belum terima surat tagihan

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menyambut baik kebijakan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang kembali mengalokasikan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) kepada bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). (Dok. BRI)

Namun, hingga saat ini Kemenkeu belum menerima tagihan dari Himbara. Dengan demikian, pembayaran cicilan dan bunga pembiayaan KDMP belum dapat dilakukan.

"Sehingga dengan demikian sampai saat ini kita belum menerima tagihan dari Himbara tersebut. Jadi belum bisa kita bayarkan," tutur Nufransa.

2. Anggaran untuk pembayaran kewajiban Kopdes sudah disiapkan

Gerai Kopdes Merah Putih di Pakansari Bogor. (IDN/Times Linna Susanti)

Meski tagihan belum diterima, Nufransa memastikan anggaran untuk pembayaran tersebut telah disiapkan. Kemenkeu juga terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan proses pembayaran berjalan transparan dan akuntabel.

"Namun anggarannya sudah kami siapkan. Kemudian juga terkait dengan hal ini, kami senantiasa bekerja sama juga dengan kementerian dan lembaga terkait hingga nanti pada saat pembayarannya akan terus terjaga transparansi dan juga akuntabilitasnya," jelas Nufransa.

3. Total pembiayaan kredit ke KDMP diperkirakan capai Rp240 triliun

KDMP Kliris Kecamatan Boja Kabupaten Kendal ini sudah dibangun tetapi belum beroperasi sama sekali. (IDN Times/Fariz Fardianto)

Nufransa menambahkan, nantinya akan dilakukan proses serah terima dari PT Agrinas dan Kementerian Koperasi (Kemenkop) kepada Himbara. Proses tersebut harus dilengkapi dengan berita acara serah terima yang telah direviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Sebagai informasi, total pembiayaan kredit KDMP diperkirakan mencapai Rp240 triliun. Dana tersebut digunakan untuk menyalurkan kredit kepada lebih dari 80.000 koperasi, dengan masing-masing koperasi menerima pembiayaan hingga Rp3 miliar.