Kemenko PM Bakal Bangun Standar Baru Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Sejak dilantik pada Januari 2025, Ko Leon sapaan akrabnya mulai membangun blueprint dan standar baru untuk pemberdayaan usaha rakyat. Tidak hanya sekadar menyusun dokumen strategi, ia memastikan bahwa rancangan tersebut bisa diuji langsung kepada para pemangku kepentingan.

“Blueprint dan standar program pemberdayaan yang kita susun ini bukan sekadar teori di atas kertas. Kita ingin segera mengujinya dengan stakeholder, baik di pemerintahan, dunia usaha, maupun komunitas pelaku usaha rakyat itu sendiri. Kita ingin tahu apakah ini benar-benar bisa berjalan efektif,” jelasnya.

Menurutnya, pemberdayaan ekonomi tidak bisa dilakukan secara terpisah-pisah. Harus ada sistem yang dapat memastikan usaha rakyat dapat bertumbuh secara berkelanjutan hingga mampu bersaing di tingkat nasional dan global.

Ia pun berencana untuk memperkenalkan konsep akses 5+1 pilar pemberdayaan usaha masyarakat. Pilar ini mencakup beberapa faktor mulai dari bahan baku yang andal, terjangkau, dan berbasis lokal, proses produksi dengan adopsi teknologi otomasi.

Selain itu, ada pula keterampilan digital, serta penyederhanaan perizinan, pembiayaan melalui skema kredit sehat dan mitigasi risiko NPL, pemasaran berbasis omni-channel dengan sistem inventaris terintegrasi, serta tata niaga global yang berfokus pada riset pasar, ekspor, dan sertifikasi internasional.

Selain itu, Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) juga menjadi prioritas dengan peningkatan literasi, percepatan fasilitasi, dan perlindungan produk lokal agar lebih berdaya saing.

“Saya ingin memastikan bahwa setiap UMKM, Koperasi, Pekerja Migran dan pelaku Ekraf di Indonesia punya akses ke semua elemen ini. Kalau kita hanya fokus di satu aspek misalnya pembiayaan tanpa memperhatikan pemasaran atau produksi maka usaha masyarakat tidak akan bisa naik kelas,” ujar Ko Leon.