Kemiskinan India Menyusut Tajam, Mengapa Ketimpangan Justru Memburuk?

Penurunan kemiskinan di India gak terjadi dalam semalam. Salah satu faktor yang mendorong perubahan tersebut adalah pertumbuhan ekonomi setelah negara itu membuka perekonomiannya pada awal 1990-an. Sejak saat itu, India mengalami perkembangan ekonomi yang cukup pesat dan berbagai pemerintahan secara bergantian memperkenalkan program kesejahteraan sosial. Kombinasi pertumbuhan konsumsi, peningkatan kesempatan kerja, serta bantuan pemerintah ikut membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Program bantuan sosial juga mengalami perluasan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintahan Narendra Modi, misalnya, memperkenalkan berbagai kebijakan seperti bantuan tunai langsung, subsidi pangan, dan penyediaan perumahan. Pemerintah India bahkan menyediakan bahan pangan gratis bagi sekitar 800 juta penduduk. Selain itu, pembangunan fasilitas sanitasi dan perluasan akses air minum melalui jaringan perpipaan turut membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.

Dampak akses air bersih juga tak bisa dianggap sepele, lho. Ekonom Surjit Bhalla dan Karan Bhasin dalam penelitian yang dipublikasikan melalui Brookings Institution pada Maret 2024 menjelaskan bahwa berkurangnya risiko penyakit akibat akses air yang lebih aman berpotensi membantu keluarga memperoleh penghasilan lebih tinggi. Ketika anggota keluarga gak terlalu sering mengalami gangguan kesehatan, mereka memiliki kesempatan lebih besar untuk bekerja dan menjalankan aktivitas ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan membutuhkan dukungan kebijakan yang saling berkaitan, mulai dari bantuan sosial hingga peningkatan fasilitas dasar.

Persoalan mulai terlihat ketika pertumbuhan ekonomi gak memberikan keuntungan yang seimbang kepada seluruh lapisan masyarakat. Menurut World Inequality Report 2026, India termasuk negara dengan tingkat ketimpangan ekonomi tertinggi di dunia. Kelompok 10 persen penduduk berpenghasilan teratas menguasai sekitar 58 persen pendapatan nasional, sedangkan 50 persen penduduk terbawah hanya menerima sekitar 15 persen. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum otomatis membuat seluruh masyarakat menikmati peningkatan kesejahteraan dalam porsi yang sama.

Gambaran serupa juga terlihat dari penelitian World Inequality Lab yang diberitakan Reuters pada Maret 2024. Menjelang akhir 2023, satu persen penduduk terkaya India menguasai sekitar 40,1 persen total kekayaan nasional. Angka tersebut menjadi konsentrasi kekayaan tertinggi sejak 1961. Sementara itu, kelompok satu persen teratas juga mengantongi 22,6 persen dari total pendapatan nasional, menunjukkan betapa besarnya jarak ekonomi antara kelompok paling kaya dan masyarakat lainnya.

Ketimpangan tersebut berkaitan dengan kesempatan ekonomi yang belum merata. Menurut Nitin Kumar Bharti, dosen di University of Western Australia, pertumbuhan ekonomi India lebih banyak memberikan keuntungan kepada kelompok berpenghasilan tinggi. Ketimpangan kepemilikan aset, sistem kasta yang telah berlangsung lama, serta terbatasnya akses pendidikan berkualitas turut membatasi kesempatan kelompok masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan taraf hidup. Akibatnya, seseorang yang lahir dari keluarga miskin berpotensi menghadapi hambatan lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik.

Penurunan angka kemiskinan belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan di India. Data pemerintah menunjukkan tingkat pengangguran anak muda meningkat dari 13,8 persen pada April 2025 menjadi 15,2 persen pada Maret 2026. Kondisinya bahkan lebih mengkhawatirkan bagi kelompok lulusan muda. Laporan State of Working India 2026 dari Azim Premji University mencatat hampir 40 persen lulusan berusia 15–25 tahun dan sekitar 20 persen kelompok usia 25–29 tahun masih menganggur.

Masalah tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan belum selalu sejalan dengan ketersediaan pekerjaan yang layak. Ketika kesempatan kerja terbatas, masyarakat berpendidikan tinggi sekalipun bisa kesulitan mendapatkan penghasilan sesuai kualifikasinya. Sementara itu, keluarga dari kelompok berpenghasilan rendah biasanya memiliki keterbatasan biaya untuk mengakses pendidikan tambahan, pelatihan keterampilan, hingga fasilitas kesehatan berkualitas. Situasi ini membuat kesenjangan kesempatan ekonomi semakin sulit diputus dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Ketimpangan juga dipengaruhi oleh perbedaan kondisi tempat tinggal. Penelitian dalam IMF Working Papers yang diterbitkan pada Februari 2021 oleh Sriram Balasubramanian, Rishabh Kumar, dan Prakash Loungani menemukan bahwa hampir sepertiga variasi standar hidup masyarakat India dapat dijelaskan oleh faktor lokasi. Perbedaan konsumsi antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta kesenjangan pendapatan per kapita antarnegara bagian menjadi faktor penting. Artinya, tempat seseorang tinggal turut memengaruhi peluangnya memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera.

Di sisi lain, persoalan kesehatan juga masih membutuhkan perhatian serius. Ekonom Jayati Ghosh dari University of Massachusetts Amherst menyoroti rendahnya belanja pemerintah India untuk layanan kesehatan publik yang hanya sedikit di atas satu persen dari produk domestik bruto (PDB). Keterbatasan anggaran membuat sejumlah rumah sakit publik menghadapi masalah pendanaan dan kelebihan beban pasien. Ketika masyarakat harus membayar biaya pengobatan sendiri, keluarga berpenghasilan rendah berisiko terjerat utang atau kembali jatuh ke dalam kemiskinan.

Mengurangi kemiskinan dan mengatasi ketimpangan sebenarnya merupakan dua persoalan yang saling berkaitan, tapi membutuhkan pendekatan berbeda. Penurunan angka kemiskinan menunjukkan semakin banyak orang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Namun, pemerataan ekonomi juga mengharuskan masyarakat memiliki kesempatan yang lebih setara untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan akses terhadap aset produktif. Tanpa hal tersebut, keuntungan pertumbuhan ekonomi berpotensi terus terkonsentrasi pada kelompok yang sudah memiliki kekayaan lebih besar.

Dipa Sinha, ekonom pembangunan dari Azim Premji University, menilai pemerintah India perlu menerapkan kebijakan perpajakan yang lebih progresif untuk mengurangi ketimpangan. Selain itu, investasi terhadap layanan publik universal, terutama pendidikan dan kesehatan, juga perlu ditingkatkan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperluas kesempatan masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kualitas hidup tanpa terlalu bergantung pada kemampuan finansial keluarga.

Nitin Kumar Bharti juga menekankan pentingnya menggabungkan pembangunan infrastruktur fisik dengan investasi terhadap kualitas sumber daya manusia. Jalan raya, transportasi, dan fasilitas dasar memang diperlukan untuk menghubungkan masyarakat dengan berbagai peluang ekonomi. Namun, keberadaan sekolah negeri berkualitas dan rumah sakit yang memadai juga sama pentingnya agar masyarakat mampu memanfaatkan peluang tersebut. Dengan demikian, pembangunan bukan hanya memberikan keuntungan kepada kelompok yang sudah mapan, tapi juga membuka kesempatan bagi masyarakat di lapisan ekonomi bawah.

Keberhasilan India mengurangi kemiskinan ekstrem menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan program bantuan sosial dapat membawa perubahan besar bagi kehidupan masyarakat. Namun, pencapaian tersebut belum cukup untuk memastikan seluruh penduduk menikmati kesejahteraan secara merata.

Ketimpangan pendapatan, terbatasnya lapangan kerja, serta perbedaan akses pendidikan dan kesehatan masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan suatu negara gak hanya dilihat dari berapa banyak penduduk yang berhasil keluar dari kemiskinan, tapi juga seberapa besar kesempatan setiap orang untuk menikmati hasil pertumbuhan ekonomi.