Ketahuan, Ada Kementerian/Lembaga Lobi-lobi Demi Tunjangan Kinerja

17 Jan 2023, 15:32 WIB

Ilustrasi uang (IDN Times/Arief Rahmat)

Jakarta, IDN Times - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan ada kementerian/lembaga yang melobi agar penilaian reformasi birokrasi (RB) di instansinya dinaikkan.

Kementerian dan lembaga yang tidak disebutkan identitasnya itu meminta nilainya dikatrol karena mengincar tunjangan kinerja (tukin). Hal itu dia laporkan langsung oleh Anas di hadapan Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

"Selama ini kementerian/lembaga, Bapak Presiden, menghubungi kami kadang minta nilai RB-nya dinaikkan supaya tunjangan kinerjanya naik. Nah kalau RB hanya dikaitkan dengan tunjangan kinerja, tidak dengan dampak maka target prioritas Presiden pasti tidak akan tercapai karena tujuannya hanya naik tukin, bukan dampak dari kinerja," dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 pada Selasa (17/1/2023).

1. Kementerian PANRB lakukan reformasi birokrasi secara tematik

Azwar Anas (IDN Times/Margith Juita Damanik)

Oleh karena itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) memandang reformasi birokrasi tematik harus diperjelas.

"Ke depan ini reformasi birokrasi kita lebih tematik, lebih fokus. Selama ini kita sibuk mengurus di hilirnya," ujar Anas.

Jadi, tema ke depan yang akan dinilai oleh Kementerian PANRB adalah reformasi birokrasi tematik tentang pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, belanja produk dalam negeri lewat e-catalog, dan inflasi.

"Selama ini kadang pengukurannya masih dari administrasi. Tapi ke depan arahan Bapak Presiden minta dampaknya terukur," ujarnya.

2. Reformasi birokrasi harus berdampak nyata

Ilustrasi Kemiskinan (IDN Times/Arief Rahmat)

Dia menekankan bahwa jika reformasi birokrasi di suatu instansi bagus harus tercermin pada kemiskinannya yang turun. Begitupun Kalau di reformasi birokrasinya bagus, pelayanan investasi bagus maka investasinya bertambah.

"Yang berikutnya adalah soal inflasi, nanti juga akan kita ukur oleh KemenPANRB apakah penanganan inflasi sebagai mandaran Bapak Presiden sudah terjadi di daerah dengan secara tematik," jelasnya.

3. Ada dua hal yang jadi prioritas presiden yang harus segera direspons

Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Dia memaparkan prioritas aktual presiden yang harus segera direspons. Pertama soal peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Dalam hal ini, reformasi birokrasi untuk mendorong penggunaan anggaran pemerintah yang efektif (tepat sasaran), efisien, serta memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan barang, jasa, dan modal pemerintah. Strategi yang digunakan salah satunya dengan mendominasi E-Katalog pengadaan barang/jasa dengan produk buatan dalam negeri.

Kemudian yang kedua adalah pengendalian inflasi, di mana reformasi birokrasi berfokus pada upaya dan terobosan pemerintah dalam dalam menekan dan mengendalikan laju inflasi daerah. Kemampuan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga yang dilakukan dengan memperkuat koordinasi lintas sektor, serta berkerjasama antar daerah dalam menjaga stabilitas pasokan kebutuhan pokok menjadi salah satu keberhasilan reformasi birokrasi.