Ketua BPK Bantah Lindungi Grup Bakrie dalam Kasus Jiwasraya

Agung menjelaskan, setelah tersangka ditetapkan, aparat penegak hukum mengajukan kepada BPK untuk dilakukan PKN. Selanjutnya adalah tahap ekspose atau gelar perkara, di mana dalam tahap tersebut disajikan informasi oleh penyidik mengenai konstruksi perbuatan melawan hukum yang mengandung niat jahat (mens rea).

Ekspose tersebut disampaikan oleh aparat penegak hukum dengan menyajikan bukti-bukti permulaan yang cukup.

"Dari ekspose terhadap kasus Jiwasraya oleh Kejaksaaan, BPK berkesimpulan konstruksi perbuatan melawan hukumnya jelas dan telah didukung bukti permulaan yang memadai, dan oleh karena itu PKN-nya dapat dilakukan," ujar Agung.

"Dengan demikian PKN dilakukan dengan menerapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) secara ekstra ketat," katanya menambahkan.

PKN yang dilakukan BPK berbeda dengan jenis pemeriksaan atau audit BPK lainnya. Agung mengatakan PKN dilakukan dengan syarat, penegakan hukum telah masuk pada tahap penyidikan. Dalam tahap tersebut, tersangka sudah ditetapkan oleh aparat penegak hukum.

"Tentunya dengan mempertimbangkan kecukupan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana korupsi," ucapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, BPK akan melaporkan terdakwa kasus Jiwasraya, Benny Tjokrosaputro, atas pencemaran nama baik ke Bareskrim Polri. Pada sidang kasus Jiwasraya, Benny Tjokrosaputro mengatakan BPK melindungi Grup Bakrie dalam skandal korupsi di PT Asuransi Jiwasraya. Eks Direktur Utama PT Hanson International Tbk itu mengatakan Jiwasraya pernah berinvestasi ke emiten-emiten grup Bakrie.