Klarifikasi Lengkap Luhut Soal Industri Morowali
- Industri Morowali berasal dari kebijakan hilirisasi nikel yang dimulai dengan penghentian ekspor bijih nikel
- Empat syarat ketat diberlakukan untuk semua mitra internasional, termasuk China, dalam kerja sama investasi strategis
- Luhut mencatat total investasi sektor hilirisasi telah mencapai 71 miliar dolar AS dan menegaskan koordinasi penuh dilakukannya demi kepentingan Indonesia
Jakarta, IDN Times - Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan perjalanannya dalam perencanaan investasi nasional selama kurang lebih sebelas tahun. Luhut menyatakan gagasan hilirisasi muncul sejak dia menjabat di Kementerian Perindustrian dan Perdagangan pada 2001, didorong oleh kebutuhan mendesak agar Indonesia mendapatkan nilai tambah dari sumber daya alam.
Dia menunjuk pembangunan kawasan industri Morowali yang dimulai era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan diresmikan di era Presiden Joko "Jokowi" Widodo sebagai tonggak awal.
Setelah melakukan studi, Luhut menyebut, pada saat itu, hanya China yang dianggap siap memenuhi kebutuhan investasi, pasar, dan teknologi Indonesia. Atas izin Presiden Jokowi, Luhut kemudian bertemu Perdana Menteri Li Qiang untuk mengajak China berinvestasi di sektor hilirisasi.
"Atas izin Presiden Joko Widodo, saya bertemu Perdana Menteri Li Qiang untuk menyampaikan permintaan Indonesia agar Tiongkok dapat berinvestasi dalam pengembangan industri hilirisasi," kata Luhut dalam keterangan tertulis, Senin (1/12/2025).
1. Asal usul berkembangnya industri Morowali
Luhut menceritakan, kebijakan hilirisasi nikel dimulai dengan penghentian ekspor bijih nikel (nickel ore) yang sebelumnya hanya menghasilkan sekitar 1,2 miliar dolar AS per tahun. Dia mengungkapkan Presiden Jokowi awalnya khawatir kehilangan nilai ekspor tersebut, dan banyak menteri tidak setuju karena takut kehilangan pemasukan jangka pendek.
Namun, setelah pembahasan mendalam, Luhut mengusulkan hilirisasi secara formal, menjanjikan manfaat yang jelas terlihat setelah dua hingga tiga tahun pertama yang berat. Keputusan itu disetujui Presiden Jokowi dalam waktu satu bulan, dan China siap bekerja sama. Luhut juga mengklaim Amerika Serikat (AS) tidak memiliki teknologi tersebut, bahkan Elon Musk telah mengonfirmasi langsung kepadanya bahwa AS tertinggal signifikan dari China.
"Dari situ, hilirisasi di Morowali mulai berjalan, dari nickel ore menuju produk bernilai tambah seperti stainless steel, precursor, dan cathode yang hari ini digunakan di berbagai industri global.
Berkat hilirisasi, ekspor sektor tersebut mencapai 34 miliar dolar AS tahun lalu, diproyeksikan naik menjadi 36-38 miliar dolar AS tahun ini, dan menjadi faktor stabilitas ekonomi Indonesia.
2. Empat syarat ketat diberlakukan untuk semua mitra internasional
Luhut menekankan setiap kerja sama investasi strategis, termasuk dengan China, tunduk pada ketentuan yang ditetapkan Indonesia demi kepentingan nasional. Dia menyebut terdapat empat ketentuan utama yang menjadi landasan negosiasi.
Pertama, investor wajib menggunakan teknologi terbaik dan ramah lingkungan, serta tidak diizinkan membawa teknologi kelas dua. Kedua, investor asing wajib memprioritaskan tenaga kerja Indonesia dan mengadakan pelatihan untuk mengisi kekurangan tenaga ahli di daerah berkembang.
Ketiga, investasi harus membangun industri yang terintegrasi dari hulu ke hilir untuk menghasilkan nilai tambah signifikan. Berkat itu, Indonesia kini memiliki ekosistem baterai lithium yang cukup lengkap, disebut Luhut sebagai yang ketiga terbaik setelah Tiongkok dan Korea Selatan.
Keempat, transfer teknologi dan capacity building wajib dilakukan dan disetujui dalam pertemuan resmi dengan Perdana Menteri dan Menteri terkait China.
3. Jawab tuduhan konflik kepentingan dan bandara
Luhut mencatat total investasi sektor hilirisasi telah mencapai 71 miliar dolar AS dengan Morowali saja mencapai lebih dari 20 miliar dolar AS, serta mempekerjakan lebih dari 100 ribu tenaga kerja.
Terkait isu lingkungan, dia mengaku telah berkoordinasi langsung dengan Wang Yi (mitra utama Indonesia yang ditunjuk Presiden Xi Jinping) untuk memastikan operasi mematuhi standar dan tidak ada pelanggaran hukum. Dia juga mengungkapkan telah meminta Menteri LHK menindak tegas perusahaan industri hilir China yang tidak memenuhi standar lingkungan sejak 2021.
Mengenai izin pembangunan lapangan terbang di Morowali, Luhut menegaskan itu adalah keputusan kolektif dalam rapat yang ia pimpin, diberikan sebagai fasilitas wajar bagi investor besar, dan hanya melayani penerbangan domestik tanpa memerlukan bea cukai atau imigrasi.
Luhut menutup dengan menegaskan ia tidak pernah terlibat dalam bisnis apa pun selama menjabat untuk menjaga integritas, dan koordinasi penuh hilirisasi dijalankan olehnya, demi kepentingan Indonesia, sebab China adalah satu-satunya negara yang siap masuk saat itu.
"Karena itu, apabila ada pihak yang menuduh keputusan ini dibuat sepihak oleh Presiden Joko Widodo, saya tegaskan bahwa koordinasi penuh dijalankan oleh saya. Saya persilakan siapa pun datang kepada saya dengan membawa data jika ingin mempertanyakan keputusan tersebut," tegasnya.
4. Dorong keberlanjutan kebijakan lintas pemerintahan
Luhut menyatakan tanpa hilirisasi, posisi ekonomi Indonesia tidak akan sebaik hari ini. Dia menyinggung di bawah Presiden Prabowo Subianto, hilirisasi juga didorong. Dia mencontohkan sektor pertanian dan herbal melalui program TSTH2 di Humbang, yang hasilnya akan berdampak signifikan pada ketahanan pangan dalam tiga tahun ke depan.
Untuk itu, Luhut mengajak masyarakat untuk tidak mudah berburuk sangka dan menekankan pentingnya kesinambungan pemerintahan. Menurutnya, proyek strategis membutuhkan waktu setidaknya lima belas tahun untuk menunjukkan hasil nyata.
"Pemerintahan harus berkelanjutan, karena tidak ada satu pun proyek strategis yang bisa selesai dalam lima tahun. Setiap pembangunan besar membutuhkan waktu setidaknya lima belas tahun untuk menunjukkan hasil yang nyata," katanya.
Oleh karena itu, polemik yang menghambat langkah maju harus dihindari. Luhut mengingatkan Indonesia memiliki peluang keluar dari jebakan middle income trap sebelum bonus demografi berakhir pada 2035, dan hal itu membutuhkan konsistensi kebijakan, bukan memulai dari nol lagi setiap berganti pemerintahan.
"Semoga penjelasan ini dapat membantu kita semua menjaga keutuhan, memperkuat rasa percaya, dan menempatkan kepentingan nasional di atas segalanya," tambahnya.
.jpg)
