Krisis Energi Timur Tengah Picu Panic Buying Kantong Sampah di Korsel

Dilansir Korea JoongAng Daily, sampah rumah tangga di Korsel wajib dibuang menggunakan kantong khusus yang dijual resmi oleh pemerintah daerah. Kantong ini menjadi barang penting karena tidak dapat digantikan dengan plastik biasa dalam kondisi normal.

Menggunakan kantong sampah yang tidak sesuai dengan peraturan merupakan pelanggaran Undang-Undang Pengelolaan Sampah. Adapun dendanya dapat mencapai hingga 1 juta won (Rp11,3 juta). Untuk pelanggaran kecil pertama kali, seperti gagal memisahkan beberapa barang daur ulang ke dalam tempat sampah yang benar atau menggunakan kantong sampah dari distrik yang salah, denda biasanya dimulai dari 100 ribu won (Rp1,1 juta).

Korsel adalah negara kecil bergunung-gunung dengan salah satu kepadatan penduduk tertinggi di dunia. Tanpa sistem yang terstandarisasi, tumpukan sampah akan dengan cepat menjadi krisis kesehatan masyarakat.

Setiap rumah tangga harus menggunakan kantong sampah khusus yang dikeluarkan pemerintah, yang warna dan desainnya berbeda-beda di setiap distrik. Sistem ini, yang secara resmi dikenal sebagai sistem Biaya Sampah Berdasarkan Volume (Volume-based Waste Fee/VBWF), diperkenalkan pada 1995. Warga membayar biaya pembuangan di muka dengan membeli kantong sampah, artinya semakin banyak sampah, berarti semakin banyak yang harus dibeli.

Data dari pemerintah kota Seoul menunjukkan penjualan harian kantong sampah melonjak drastis menjadi 2,7 juta kantong sampah pada akhir Maret 2026. Jumlah tersebut merupakan peningkatan lima kali lipat, dibandingkan dengan rata-rata harian tiga tahun sebesar 550 ribu kantong sampah. Akibatnya, sejumlah peritel besar mulai memberlakukan pembatasan pembelian per pelanggan.

Ketegangan geopolitik antara Iran dengan Amerika Serikat-Israel telah memutus jalur pasokan minyak utama melalui Selat Hormuz. Hal ini mengganggu ketersediaan nafta, yakni bahan baku utama polietilen yang digunakan untuk memproduksi kantong plastik. Untuk diketahui, Korsel adalah salah satu importir energi terbesar di Asia dan sangat bergantung pada pasokan dari Timur Tengah.

Sebagai respons, pemerintah Korsel telah mengambil langkah-langkah drastis, yakni membatasi ekspor nafta demi mengamankan pasokan domestik dan menyiapkan anggaran masa perang sebesar 25 triliun won (sekitar Rp282,4 triliun). Serta, memberlakukan kontrol bahan bakar untuk pertama kalinya sejak 1997.

Menteri Energi Kim Sung-whan berupaya meredakan kepanikan publik dengan menjamin bahwa stok bahan baku daur ulang masih mencukupi untuk satu tahun ke depan.

"Tidak perlu khawatir. Kapasitas produksi kami sangat memadai dan tidak ada kenaikan harga. Bahkan, dalam skenario terburuk, pemerintah akan melegalkan penggunaan kantong plastik biasa untuk pembuangan sampah agar warga tidak perlu menumpuk sampah di rumah," ujarnya.

Baru-baru ini, Presiden Lee Jae Myung dalam rapat kabinet menginstruksikan para pejabat untuk mengambil langkah-langkah berani dan preventif, guna menstabilkan ekonomi. Ia juga menegaskan kesiapannya untuk mengeluarkan Dekrit Ekonomi Darurat, jika situasi memburuk.

"Bahan baku utama seperti urea, helium, dan aluminium harus dikelola secara ketat pada tingkat yang setara dengan pasokan masa perang," Lee menegaskan.

Berdasarkan Konstitusi Korsel, presiden memiliki wewenang untuk mengeluarkan perintah berkekuatan hukum tanpa persetujuan Majelis Nasional dalam kondisi krisis finansial yang serius. Langkah ini merupakan kebijakan ekstrem yang terakhir kali diambil pada 1993.

Selain intervensi kebijakan, pemerintah juga mengimbau warga untuk melakukan penghematan energi secara kolektif. Ini termasuk mengurangi durasi mandi dan menggunakan transportasi umum atau sepeda untuk menekan ketergantungan pada impor minyak.