Kuota Rumah Subsidi untuk Wartawan Naik Jadi 3.000 Unit
- Sebanyak 70% dari sekitar 100 ribu jurnalis di Indonesia belum memiliki rumah yang layak menurut Menteri Komunikasi dan Digital.
- Kebutuhan dan minat wartawan terhadap program perumahan cukup tinggi, pemerintah mengalokasikan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan KPR FLPP rumah subsidi kepada pekerja media.
- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman menaikkan alokasi rumah subsidi untuk wartawan dari 1.000 unit menjadi 3.000 unit, serta pemerintah tetap terbuka terhadap kritik dan masukan dari wartawan.
Jakarta, IDN Times - Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid mengungkapkan sebanyak 70 persen dari sekitar 100 ribu jurnalis di Indonesia disinyalir belum memiliki rumah yang layak.
"Ini ada data wartawan berkembang terus, saya juga menghitung yang tidak hanya tersertifikasi ya, itu ada 100 ribu kurang lebih, dimana disinyalir 70 persen belum memiliki rumah yang layak," kata dia di Cibitung, Kabupaten Bekasi, Selasa (6/5/2025).
1. Pemerintah mulai salurkan rumah subsidi ke profesi wartawan
Meutya menyebut kebutuhan dan minat wartawan terhadap program perumahan cukup tinggi. Dia menilai profesi tersebut layak mendapat keberpihakan dari negara.
Untuk itu, pemerintah mengalokasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Kredit Pemilikan Rumah (KPR FLPP) rumah subsidi kepada pekerja media, 100 di antaranya telah menerima kunci rumah.
"Akhirnya, tidak sampai satu bulan berjalan dan kita lihat hari ini beberapa sudah terima kunci, sambil kita persiapkan melalui BTN dan Tapera untuk wartawan," ujarnya.
2. Pemerintah tambah kuota rumah subsidi buat wartawan
Meutya menyampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait telah menaikkan alokasi rumah subsidi untuk wartawan dari 1.000 unit menjadi 3.000 unit.
Penambahan tersebut diumumkan dalam acara serah terima kunci rumah kepada beberapa pekerja media di Perumahan Gran Harmoni, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi.
"Tadi beliau sampaikan juga batasnya tadinya 1.000 dinaikkan oleh beliau menjadi 3.000," sebutnya.
3. Pemerintah tetap terbuka terhadap kritik wartawan di sektor perumahan
Meutya menekankan pemerintah tetap terbuka terhadap kritik dan masukan dari wartawan untuk perbaikan program ke depannya, termasuk program di sektor perumahan.
"Kalau memang ada masukan untuk pemerintah, khususnya Kementerian Perumahan, terbuka untuk memberikan kritikan dan masukan untuk kita perbaiki terus ke depannya," tambahnya.
