Legislator: Stabilitas Tak Cukup Urai Ketimpangan Pemanfaatan Ekonomi

Azis mengatakan, pola pembangunan selama ini memang berhasil menjaga Indonesia tetap bertahan menghadapi berbagai krisis global. Namun, model tersebut dianggap belum mampu menghadirkan rasa keadilan ekonomi bagi masyarakat luas.

“Selama dua dasawarsa lebih, ekonomi Indonesia tumbuh dalam pola yang cenderung sama: sumber daya diekstraksi, investasi diperbesar, konsumsi dijaga, impor bahan pangan dibiarkan menopang kebutuhan domestik, lalu negara sibuk memastikan stabilitas agar mesin tetap berjalan. Model ini tidak sepenuhnya salah. Ia berhasil menjaga Indonesia tetap berdiri ketika banyak negara runtuh diterpa krisis global,” kata Azis dalam keterangannya, Kamis (22/5/2026).

Namun, ia menegaskan bahwa stabilitas saja tidak cukup untuk mengatasi ketimpangan dalam pemanfaatan ekonomi nasional.

“Tetapi lama-kelamaan, bangsa ini mulai menyadari sesuatu: stabilitas ternyata tidak cukup untuk mengurai ketimpangan dalam pemanfaatan ekonomi,” ujarnya.

Azis menyoroti masih banyak daerah kaya sumber daya alam yang justru menyisakan persoalan sosial dan ekonomi. Ia menilai masyarakat di sekitar kawasan tambang maupun perkebunan belum sepenuhnya menikmati manfaat kekayaan alam di wilayahnya sendiri.

“Tanah yang kaya justru melahirkan masyarakat yang miskin. Daerah penghasil batu bara tetap memiliki sekolah rusak. Kawasan tambang strategis masih menyisakan desa dengan air keruh dan jalan berlubang,” katanya.

Ia juga menyinggung kondisi nelayan, petani, hingga kelas menengah yang masih dihantui persoalan biaya hidup dan ketidakpastian masa depan.

“Sebab rakyat tidak hidup dari angka pertumbuhan semata. Mereka hidup dari rasa keadilan,” ucap Azis.

Azis juga menyinggung arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai mulai mencoba mengubah fondasi lama ekonomi nasional. Menurut dia, fokus pada hilirisasi, industrialisasi nasional, swasembada pangan, koperasi desa, hingga penguatan produksi dalam negeri merupakan upaya untuk memastikan kekayaan nasional lebih dirasakan masyarakat.

“Karena itu, ketika pemerintah mulai berbicara dan fokus bekerja mewujudkan hilirisasi, swasembada pangan, makan bergizi gratis, industrialisasi nasional, koperasi desa, penguatan pertahanan ekonomi, dan keberpihakan pada produksi dalam negeri, sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar kebijakan teknokratis. Yang sedang dipertaruhkan adalah perubahan cara pandang negara terhadap rakyatnya sendiri,” katanya.

Azis menegaskan, ukuran keberhasilan negara bukan hanya pertumbuhan ekonomi atau indeks pasar, melainkan apakah masyarakat merasa hidup lebih layak dan bermartabat di negerinya sendiri.

“Apakah rakyat merasa hidupnya lebih bermartabat di tanah airnya sendiri? Jika jawabannya belum, maka memang saatnya arah sejarah diluruskan,” ujar dia.