Luhut Bersuara soal Kasus Korupsi Timah: Pembelajaran Buat Kita

04 Apr 2024, 19:17 WIB

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (26/1/2024). (IDN Times/Trio Hamdani)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengakui bahwa kasus korupsi timah merupakan pembelajaran penting bagi pemerintah.

Kasus yang disorot Luhut adalah terkait tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah periode 2015-2022, yang menyebabkan kerugian lingkungan hingga sebesar Rp271 triliun.

“Kasus timah ini memang pembelajaran buat kita semua,” kata Luhut dalam pernyataannya melalui akun Instagram pribadinya, Kamis (4/4/2024).

1. Luhut minta komoditas timah dipantau secara digital

Tambang timah di Kepulauan Bangka Belitung (Babel). (dok. DJKN Kemenkeu)

Dia menyoroti keterlambatan pemerintah dalam mengadopsi teknologi digitalisasi, seperti yang telah dilakukan terhadap komoditas batu bara melalui Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian Lembaga (Simbara), dalam sebagian besar sektor.

“Semua kementerian kita dorong untuk digitalisasi dan itu kita link-kan pada simbara ini. Simbara ini memang sudah berhasil kita lakukan untuk batu bara,” sebutnya.

Luhut menjelaskan, melalui sistem digitalisasi seperti Simbara, pemerintah dapat secara akurat melacak asal-usul batu bara, jumlahnya, dan informasi terkait lainnya.

Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan pajak dan royalti yang seharusnya dibayarkan dari ekspor batu bara dapat dipungut dengan tepat.

“Dia tidak bisa ekspor tanpa melakukan itu semua. Dan itu semua dilakukan secara otomatis,” ujarnya.

2. Kementerian ESDM diminta memperbaiki sistem pengawasan

Ilustrasi pekerja PT Timah Tbk (TINS). (dok. Timah)

Luhut menjelaskan, pemerintah sedang berupaya memperbaiki sistem yang dilakukan melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk meningkatkan pengawasan dan pengelolaan sumber daya alam, termasuk timah.

Dengan mengintegrasikan timah ke dalam sistem, pemerintah dapat melacak asal-usulnya, memastikan pembayaran pajak dan royalti yang tepat, dan meningkatkan penerimaan negara.

“Untuk itu nanti kita akan masukkan ini segera timah ke dalam sistem ini. Nah, timah masuk sistem ini kita bisa men-trace,” kata dia.

Penerapan sistem tersebut diharapkan dapat mencegah praktik ilegal atau penyalahgunaan sumber daya alam dengan secara otomatis menghentikan ekspor jika kewajiban pajak dan royalti belum dipenuhi.

3. Wapres minta tambang-tambang lain diawasi agar kasus tak terulang

Wapres Ma’ruf Amin meresmikan Pembukaan Kepri Ramadan Fair 2024 (KURMA 2024) dan Seminar Produk Halal Go Global di Riau pada Jumat (15/03/2024). (dok. Setwapres)

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta tambang-tambang lain diawasi agar kasus mega korupsi PT Timah yang kerugian negara sebesar Rp271 triliun tidak terulang lagi.

"Tambang-tambang lain yang berpotensi terjadi (korupsi) juga dilakukan pengawasan dan penelitian, supaya kalau memang ada yang terjadi itu supaya juga diproses secara hukum," ujar Ma'ruf Amin di Manado, Kamis (4/4/2024).

Menurut Amin, pengawasan dan penelitian tersebut dilakukan agar kasus korupsi Timah tidak terjadi di tambang lainnya.

"Yang belum dijaga, jangan sampai apa yang terjadi di PT Timah mengalir atau ikut terkena pada tambang-tambang lain," katanya.