Luhut Ingatkan Bupati soal Audit Sawit: Jangan Terima Pelicin!

07 Jul 2022, 12:32 WIB

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dalam Rapat Koordinasi Audit Perkebunan Sawit Se-Indonesia AKPSI di Grand Sahid Jaya, Kamis (7/7/2022). (IDN Times/Trio Hamdani)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memperingatkan para bupati untuk tidak bermain kotor dalam rangka mendukung pemerintah pusat melakukan audit industri kelapa sawit.

Pemerintah pusat bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tengah melakukan audit untuk memperbaiki tata kelola persawitan di dalam negeri, buntut mahalnya harga minyak goreng yang terjadi pada awal tahun ini.

"Jadi, kalau ada perkebunan yang mulai main-main, kasih-kasih pelicin jangan terima. Saya titip itu karena pasti ketahuan," kata Luhut dalam Rapat Koordinasi Audit Perkebunan Sawit Se-Indonesia AKPSI di Grand Sahid Jaya, Kamis (7/7/2022).

1. Luhut minta bupati memberikan data yang diminta BPKP

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dalam Rapat Koordinasi Audit Perkebunan Sawit Se-Indonesia AKPSI di Grand Sahid Jaya, Kamis (7/7/2022). (IDN Times/Trio Hamdani)

Mantan Menkopolhukam itu meminta agar para bupati memberikan data-data yang diminta oleh BPKP maupun Suku Dinas terkait untuk membantu proses audit.

"Saya titip pada Anda supaya data-data yang diminta oleh Pak Ateh (Kepala BPKP), Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Dinas Kehutanan, berikan karena dari situ kita bisa mulai kerja," tutur Luhut.

2. Audit industri kelapa sawit merupakan arahan Presiden Jokowi

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dalam Rapat Koordinasi Audit Perkebunan Sawit Se-Indonesia AKPSI di Grand Sahid Jaya, Kamis (7/7/2022). (IDN Times/Trio Hamdani)

Luhut menjelaskan audit yang dilakukan merupakan bagian dari peningkatan tata kelola industri sawit. Presiden Joko "Jokowi" Widodo memerintahkan untuk melakukan audit terhadap tata kelola yang berjalan saat ini.

Dari audit yang dilakukan maka dapat dilihat perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan. Audit yang dilakukan mencakup dari hulu ke hilir.

"Audit ini mencakup dari hulu, perkebunan, sampai ke hilir, industri pengolahan sawit, oleochemical, biodiesel. Biodiesel ini kita audit, benar gak pengali-pengali biodiesel ini yang ada di BPDPKS," sebutnya.

3. Audit memakan waktu hingga 3 bulan

ilustrasi penelitian, riset, audit (IDN Times/Aditya Pratama)

Luhut menyebut proses audit akan memakan waktu selama 3 bulan. Prosesnya pun sudah berjalan.

"Mengauditnya saja itu 3 bulan Pak Ateh (Kepala BPKP). Nah, setelah kita dapat diaudit kita bisa menata satu-satu. Tapi sementara itu kita juga jalan," tambah Luhut.

AKPSI hari ini menyerahkan data perkebunan sawit dari kabupaten yang disaksikan langsung oleh Luhut. Data yang disiapkan adalah sebagai berikut:

Luas perkebunan sawit yang berlokasi di kabupaten
Jumlah perusahaan sawit dan luas perkebunan sawit milik perusahaan
Data kelengkapan legalitas perusahaan sesuai ketentuan UU dan Peraturan lainnya (legalitas yang dimiliki dan belum dimiliki)
Data luas plasma perkebunan sawit dan kemitraan (kewajiban perusahaan)
Jumlah PKS (pabrik kelapa sawit) yang berlokasi di kabupaten dan data pemilik/pengelola
Jumlah fasilitas pemerintah kabupaten yang dipergunakan oleh pihak perusahaan (jalan, jembatan, pelabuhan, rumah sakit dll) dihitung kuantitatif dan kualitatif misalnya panjang jalan
Jumlah penduduk / kepala keluarga yang bekerja di area perkebunan sawit atau tanaman sawit
Jumlah desa di area perkebunan sawit (desa dan luas area perkebunan sawit)
Daftar Inventarisasi masalah (DIM) yang dirasakan kabupaten terhadap persoalan sawit mulai hulu hingga hilir