Luhut: Pertumbuhan Ekononi 5-6 Persen Bukan Prestasi
- Luhut Binsar Pandjaitan menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia 5-6 persen yang dianggapnya bukan prestasi yang cukup dibanggakan.
- Ia bermimpi agar Indonesia bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 8-9 persen dalam beberapa tahun ke depan untuk menghindari middle income trap.
- Ketahanan pangan harus diikuti dengan riset dan pentingnya peran Perum Bulog sebagai offtaker utama hasil pertanian nasional.
Jakarta, IDN Times - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, fundamental ekonomi Indonesia masih aman di tengah adanya tantangan global. Ia pun menyoroti pertumbuhan ekonomi 5-6 persen.
Menurut Luhut, angka tersebut bukan prestasi yang cukup dibanggakan karena Indonesia sebenarnya bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi dari angka itu.
"Jadi kalau 5 persen buat saya bukan prestasi, atau 6 persen tidak prestasi. Kami bermimpi 8-9 persen dalam beberapa tahun ke depan," kata Luhut di Kantor DEN, Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Luhut mengatakan, Indonesia harus mampu memelihara pertumbuhan 8-9 persen setidaknya dalam dua dekade ke depan agar tidak terjebak sebagai negara berpenghasilan menengah (middle income trap).
"Kita harus bisa memelihara itu paling tidak dua dekade untuk kita bisa menjadi high income country dan kita tidak terperangkap dari middle income trap," kata dia.
Indonesia di era orde baru, lanjut Luhut, sempat mengalami pertumbuhan 8-9 persen karena pemerintah melaluiakam kebijakan diregulasi.
Karena itu, ketahanan pangan yang menjadi ambisi Presiden Prabowo harus diikuti dengan riset. Pemerintah harus menyiapkan sistemnya dengan baik, mulai dari SDM hingga pasar.
Luhut menegaskan pentingnya peran Perum Bulog sebagai offtaker utama hasil pertanian nasional guna menjamin floor price (harga dasar) di tingkat petani. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan petani memiliki kepastian pembeli, menjaga stabilitas harga, serta memperkuat ketahanan pangan nasional.
"Sistem ini, mekanisme ini saya pikir yang pernah sukses dulu, sekarang oleh Dewan Ekonomi dikaji dengan baik dan itu menjadi saran kami juga kepada Bapak Presiden," kata dia.
