Pemerintah Bidik Pertumbuhan Ekonomi 5,6 Persen pada 2026
- Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen pada tahun 2026, dengan potensi mencapai 5,6 persen jika sektor-sektor produktif digenjot secara optimal.
- Sektor prioritas yang akan menjadi pendongkrak pertumbuhan meliputi pertanian, industri manufaktur, ekonomi digital, dan energi.
- Pemerintah juga memperkuat transparansi kepemilikan saham serta menaikkan batas investasi dana pensiun dan asuransi di saham dari 10 persen menjadi 20 persen.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah membidik pertumbuhan ekonomi 5,4 persen pada 2026. Namun, realisasi dinilai berpotensi menembus 5,6 persen apabila sektor-sektor produktif mampu digenjot secara optimal.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sektor prioritas yang akan menjadi pendongkrak pertumbuhan meliputi pertanian, industri manufaktur, ekonomi digital, dan energi.
“Target 2026 sebesar 5,4 persen dengan potensi hingga 5,6 persen. Sektor prioritas adalah pertanian, manufaktur, digital, dan energi,” ujarnya dalam Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Untuk menopang target tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, serta pembangunan 3 juta rumah. Program ini diharapkan menjadi motor penciptaan lapangan kerja sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
Airlangga menambahkan, pembiayaan program juga akan diperkuat melalui skema non-APBN, termasuk melalui Danantara.
Dari sisi kinerja terkini, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2025 sebesar 5,39 persen secara tahunan. Sepanjang 2025, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen. Sektor keuangan juga dinilai mulai menunjukkan perbaikan. Menurut Airlangga, kondisi pasar modal kembali stabil dan mencatatkan rebound dalam sepekan terakhir.
Meski demikian, pemerintah tetap berkomitmen untuk melakukan reformasi pasar modal melalui peningkatan porsi saham beredar di publik (free float) dari 7,5 persen menjadi 15 persen.
"Transparansi pemegang saham terutama yang di bawah 5 persen, nah ini yang sangat diperlukan sehingga keterbukaan daripada kepemilikan menjadi sangat jelas," tegasnya.
Tak hanya itu, pemerintah juga memperkuat transparansi kepemilikan saham serta menaikkan batas investasi dana pensiun dan asuransi di saham dari 10 persen menjadi 20 persen, khususnya pada saham berkapitalisasi besar seperti LQ45. Di sisi lain, pemerintah memperluas akses pasar melalui sejumlah perjanjian dagang.
"Beberapa yang segera dirampungkan antara lain Indonesia–European Union CEPA (IEU-CEPA), Indonesia–Canada CEPA, serta kerja sama ekonomi dengan Eurasia dan Inggris. Indonesia juga dijadwalkan menandatangani perjanjian tarif resiprokal (Agreement on Reciprocal Tariff/ART) dengan Amerika Serikat pada 19 Februari 2025," ungkap Airlangga.
Dengan demikian, langkah diplomasi ekonomi tersebut membuka peluang akses pasar yang lebih luas di tengah dinamika geopolitik global.
