Mau Gaspol Program BBM Satu Harga, BPH Migas Gelar Rakor

Rakor dihadiri perwakilan Pemerintah Daerah Aceh, Sumatra Barat, Kepulauan Riau, dan Sumatra Utara, lalu Ditjen Migas Kementerian ESDM, dan PT Pertamina Patra Niaga. Hadir pula dalam rapat ini, Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Hilir Migas Mulyono, perwakilan Ditjen Migas, dan pemerintah daerah di wilayah Sumatera.

Rapat koordinasi tersebut nantinya akan dilaksanakan di empat klaster, yaitu Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi, Nusa Tenggara, serta Maluku dan Papua. Untuk tahap awal, digelar di Medan, Sumut, mewakili klaster Sumatra.

"Tanggapan pemerintah daerah sangat baik. Kita bersama-sama berupaya keras agar rencana pembangunan BBM Satu Harga untuk tahun 2024 dapat direalisasikan," ungkap Tiko, panggilan akrabnya.

Tiko mengakui pembangunan program BBM Satu Harga terkadang menghadapi tantangan, seperti kesulitan mencari mitra penyalur dan persoalan tata ruang. Namun, melalui koordinasi yang erat dengan berbagai pihak terkait, diharapkan tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi.

Rapat juga mengkaji alternatif solusi untuk mengatasi tantangan dalam pembangunan BBM Satu Harga, misalnya, pemindahan lokasi penyalur ke wilayah yang lebih memungkinkan.

"Kita sudah punya alternatif-alternatif sehingga target tahun 2024 bisa kita wujudkan demi memberikan kemudahan bagi masyarakat yang berada di daerah 3T mendapatkan BBM subsidi," kata Tiko.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady BTP mengatakan pembangunan titik penyalur BBM Satu Harga juga mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah. Penyalur tidak hanya akan dibangun di daerah 3T, tetapi juga di wilayah yang belum terbentuk pasarnya.

"Artinya, daerah tersebut belum ada penyalurnya, tetapi masyarakat membutuhkan titik tersebut dibangun penyalur BBM Satu Harga," jelas Sentot.

Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman mengatakan untuk mengatasi kendala tata ruang, perlu dilakukan penyesuaian agar penyalur BBM Satu Harga tetap dapat dibangun. Sementara, mengenai lokasi titik penyalur diusulkan dapat dipindahkan lokasinya ke wilayah yang lebih memungkinkan.

"Jika ada investor yang tidak siap untuk mengerjakan BBM Satu Harga di lokasi yang sudah ditentukan dalam SK Dirjen Migas, maka kita akan alihkan. Kita akan minta bupati supaya dialihkan lokasinya baik itu di kecamatan maupun luar kecamatan dan meminta gubernur untuk pengalihan antarkabupaten," tuturnya.

Saleh juga mengusulkan BUMD turut dalam pembangunan fasilitas tersebut.

"Kalau misalnya di daerah tersebut tidak ada investor yang tertarik, tentu harapan kita BUMD bisa mengambil peran atau bekerja sama dengan mitra lainnya untuk membangun BBM Satu Harga," jelas Saleh.

Sedangkan, EGM Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Freddy Anwar menegaskan kembali komitmen Pertamina mendukung kebijakan BBM Satu Harga.

"Kami siap. Intinya, supaya masyarakat yang memang memerlukan BBM subsidi ini, penyalur BBM Satu Harga bisa hadir, sehingga energi berkeadilan itu tidak hanya dirasakan di kota, tapi juga di wilayah 3T," ujarnya.