Mau Terapkan Asuransi Wajib Kendaraan, OJK Tunggu Peraturan Pemerintah

19 Jul 2024, 10:22 WIB

Ridwan Aji Pitoko

ilustrasi petugas asuransi mobil (freepik.com/jcomp)

Intinya sih...

Program Asuransi Wajib kendaraan masih menunggu peraturan pemerintah sebagai payung hukum pelaksanaannya.
Dasar hukum program asuransi wajib adalah UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Program ini bertujuan memberikan perlindungan finansial kepada masyarakat dan membentuk perilaku berkendara yang lebih baik.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono menyampaikan, program asuransi wajib buat kendaraan masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP) sebagai payung hukum pelaksanaannya, seperti ruang lingkup dan waktu efektif penyelenggaraan program.

"Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Program Asuransi Wajib tersebut akan diatur dengan PP setelah mendapat persetujuan dari DPR," kata Ogi dalam keterangan resmi kepada IDN Times, Jumat (19/7/2024).

1. Dasar hukum penerapan Program Asuransi Wajib

Ilustrasi nyaman punya asuransi mobil (pexels.com/Andrea Piacquadio)

Program Asuransi Wajib memiliki dasar hukum berupa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dalam UU tersebut, pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan, di antaranya mencakup asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability – TPL) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.

"Dalam persiapannya, tentu diperlukan kajian mendalam terlebih dahulu mengenai Program Asuransi Wajib yang dibutuhkan," ujar Ogi.

2. PP wajib diterbitkan dalam 2 tahun sejak UU P2SK diundangkan

Gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (IDN Times/Helmi Shemi)

Di sisi lain, UU P2SK menyatakan setiap amanat di dalamnya mesti diikuti penyusunan peraturan pelaksanaan yang penetapannya paling lama dua tahun sejak UU P2SK diundangkan.

"Setelah PP diterbitkan, OJK akan menyusun peraturan implementasi terhadap Program Asuransi Wajib tersebut," kata Ogi.

3. Tujuan pelaksanaan asuransi wajib bagi kendaraan

Ilustrasi asuransi mobil (pexels.com/Mikhail Nilov)

Ogi menjelaskan tujuan rencana pelaksanaan asuransi wajib bagi kendaraan. Pertama,memberikan perlindungan finansial lebih baik kepada masyarakat karena akan mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan jika terjadi kecelakaan.

Adapun tujuan kedua adalah untuk membentuk perilaku berkendara yang lebih baik lagi pada masa mendatang.

"Dengan meningkatnya perlindungan terhadap risiko, masyarakat akan lebih terlindungi dan merasa lebih aman, serta juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan," kata Ogi.