Menkeu Didesak Cairkan Tambahan Anggaran Rp6 T Rehab-Rekon Sumatra

27 Jul 2026, 20:02 WIB

Triyan Pangastuti

News

Channel

Add Us on Google

Menkeu Didesak Cairkan Tambahan Anggaran Rp6 T Rehab-Rekon Sumatra

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. (IDN Times/Triyan).

Intinya Sih

Mendagri Tito Karnavian mendesak Kemenkeu segera menyetujui tambahan anggaran sekitar Rp6 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra.
Dana tambahan itu diajukan untuk Kementerian Pertanian, KKP, Kementerian Agama, dan Kementerian UMKM, guna mempercepat pemulihan infrastruktur, layanan publik, serta ekonomi wilayah terdampak.
Dari alokasi Rp39 triliun bagi tujuh instansi, Rp31,1 triliun telah dicairkan untuk infrastruktur, sekolah, hunian tetap, kesehatan, bantuan sosial, dan jaminan hidup.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera menyetujui pencairan tambahan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana di Sumatra. Tambahan anggaran sekitar Rp6 triliun itu dinilai penting untuk mempercepat pemulihan di wilayah terdampak.

"Nah, ini yang tadi saya sampaikan pada rapat ini, ada empat yang menurut saya super prioritas. Yang mohon dari Bapak Menteri Keuangan bisa meng-approve secepat mungkin. Karena dari KL-KL itu, Kementerian Lembaga itu sudah mengajukan," ujar Tito usai rapat di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (27/7/2026).

1. Anggaran tersebut akan direalisasikan untuk 4 kementerian

Ilustrasi anggaran. (IDN Times/Aditya Pratama)

Tito menjelaskan tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan kepada empat kementerian, yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Agama, serta Kementerian UMKM.

"Yaitu satu, untuk Menteri Pertanian. Kemudian Kementerian KKP. Yang ketiga adalah Kementerian Agama. Kemudian yang keempat adalah Kementerian UMKM. Nah ini yang keempat ini saya memohon totalnya lebih kurang Rp6 triliun. Itu mohon di-approve," katanya.

2. Percepatan persetujuan dan penyaluran anggaran akan mempercepat pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi

ilustrasi Anggaran (IDN Times/Aditya Pratama)

Menurut Tito, percepatan persetujuan dan penyaluran anggaran akan mempercepat pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah disiapkan pemerintah.

Dengan demikian, proses pemulihan infrastruktur, layanan publik, serta aktivitas ekonomi di wilayah terdampak dapat segera berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

3. Rincian anggaran yang telah direalisasikan

Ilustrasi anggaran. (IDN Times/Arief Rahmat)

Dalam kesempatan yang sama, Tito mengungkapkan pemerintah telah merealisasikan sebagian besar anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Dari total alokasi Rp39 triliun untuk tujuh instansi, sebesar Rp31,1 triliun telah dicairkan.

"Itu dari Rp39 triliun sudah cair sampai Rp31,1 triliun di tujuh instansi yang menurut saya penting," kata Tito.

Ia merinci anggaran yang telah disalurkan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pemulihan sektor pendidikan, pembangunan hunian tetap, layanan kesehatan, hingga bantuan sosial bagi masyarakat terdampak.

Menurut Tito, Kementerian Pekerjaan Umum telah menerima Rp21,1 triliun untuk pembangunan jalan, jembatan, dan normalisasi sungai. Sementara itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperoleh lebih dari Rp4 triliun untuk pemulihan 4.992 sekolah yang terdampak di tiga provinsi.

Selain itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menerima Rp2,3 triliun untuk pembangunan hunian tetap pada 2026. Kementerian Kesehatan memperoleh Rp562 miliar, sedangkan Kementerian Sosial menerima tambahan Rp2,5 triliun yang digunakan antara lain untuk bantuan sosial dan jaminan hidup bagi masyarakat terdampak.