Menko Airlangga pastikan AS tidak akan menambah tarif impor terhadap Indonesia
Terjadi penundaan penerapan tarif untuk memberi ruang perundingan antara kedua negara
Proses negosiasi masih berjalan dengan harapan selesai dalam waktu tiga minggu ke depan
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, Amerika Serikat (AS) tidak akan menambah tarif impor terhadap produk Indonesia. Terlebih usai AS mengumumkan akan menambahkan tarif kepada seluruh anggota BRICS, dan Indonesia baru saja resmi bergabung dengan kelompok itu.
"Tambahan (tarif) itu tidak ada," ucap Airlangga saat ditanya awak media di Brussels, Belgia, Minggu (13/7/2025).
Airlangga menyebut, saat ini justru terjadi penundaan penerapan tarif. Penundaan ini diberikan guna memberi ruang untuk menyelesaikan perundingan antara kedua negara yang masih berlangsung.
"Jadi penundaan, penerapan untuk menyelesaikan perundingan yang sudah ada," ujarnya.
Airlangga menjelaskan, dalam pertemuan sebelumnya dengan pejabat tinggi Amerika Serikat, termasuk Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick dan Duta Besar Jamieson Greer dari United States Trade Representative (USTR), kedua pihak sepakat untuk melanjutkan pembahasan proposal yang telah diajukan oleh Indonesia.
“Dalam pertemuan di Amerika, disepakati bahwa apa yang diusulkan oleh Indonesia berproses lanjutan. Jadi tiga minggu ini diharapkan finalisasi dari fine tuning terhadap proposal yang sudah dipertukarkan,” katanya.
Pemerintah Indonesia, kata Airlangga, berharap dalam waktu tiga minggu ke depan, penyempurnaan teknis terhadap usulan yang telah diajukan akan mencapai titik final. Dengan langkah diplomasi aktif dan pendekatan negosiasi yang konstruktif, Indonesia menunjukkan keseriusannya dalam menjaga hubungan dagang yang sehat dan saling menguntungkan dengan AS.
Sementara itu, Indonesia tetap terkena tarif 32 persen dari AS, yang diumumkan Presiden Trump lewat surat kepada Presiden Prabowo Subianto awal pekan lalu. Dalam surat disebutkan penerapan akan dilakukan 1 Agustus 2025, namun masih bisa berubah tergantung negosiasi Indonesia dengan AS.