Menperin Agus Gumiwang Sebut Ada Menteri Usul TKDN Dihapus

30 Mei 2024, 16:47 WIB

Menperin Agus Gumiwang dalam acara Forum Pemred di kantor Kementerian Perindustrian, Kamis (30/5/2024). (IDN Times/Eko Ardiyanto)

Intinya sih...

Menteri usul penghapusan TKDN saat rapat bersama Presiden Jokowi di Istana Negara
Presiden tidak merespons usulan tersebut, menurut Menperin Agus Gumiwang

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut ada menteri yang saat rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko "Jokowi" Jokowi di Istana Negara, mengusulkan agar Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dihapus. Menteri tersebut mengatakan, TKDN sudah usang.

Agus mengaku tak mengerti alasan menteri tersebut menyampaikan usulan tersebut.

“Saya enggak mengerti, karena ada pemikiran seorang menteri dalam ratas yang meminta kebijakan TKDN dihapus,” kata Agus Gumiwang saat berdiskusi bersama Forum Pemred di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Kamis (30/5/2024).

1. Presiden Jokowi tidak hiraukan usulan penghapusan TKDN

Menperin Agus Gumiwang dalam acara Forum Pemred di kantor Kementerian Perindustrian, Kamis (30/5/2024). (IDN Times/Eko Ardiyanto)

Saat ditanya lebih lanjut, bagaimana tanggapan Presiden Jokowi saat mendengar usulan penghapusan TKDN, Agus Gumiwang mengatakan, presiden tidak menghiraukannya.

“Mendengar usulan itu, Presiden Jokowi tidak merespons. Tidak dihiraukan oleh Presiden. Saya kira itu berarti tidak disetujui,” ujar Agus.

2. TKDN penting untuk lindungi daya saing industri dalam negeri

Menperin Agus Gumiwang dalam acara Forum Pemred di kantor Kementerian Perindustrian, Kamis (30/5/2024). (IDN Times/Eko Ardiyanto)

Lebih lanjut Agus Gumiwang yang juga politisi Partai Golkar ini menjelaskan, TKDN merupakan instrumen yang penting untuk melindungi daya saing industri dalam negeri.

Selain itu, TKDN adalah kebijakan yang mendorong investasi. Kedua, TKDN juga mendorong pohon-pohon industri yang masih kosong.

“Ketiga, TKDN itu memperluas nilai tambah,” tegas Agus.

3. Menperin setuju TKDN dievaluasi, bukan dihapus

Menperin Agus Gumiwang dalam acara Forum Pemred di kantor Kementerian Perindustrian, Kamis (30/5/2024). (IDN Times/Eko Ardiyanto)

Menperin menyebut, kewajiban TKDN diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 tahun 2018. Jika ada yang perlu dievaluasi, Menperin menyatakan persetujuannya.

“Setuju dievaluasi, bukan dihapus,” ujar Agus.

Agus Gumiwang mencontohkan salah satu hal yang perlu disempurnakan. Misalnya, menyesuaikan dengan industri yang belum mampu mencapai TKDN lantaran terdapat komponen produk yang belum bisa diproduksi di dalam negeri.