Mentan Sebut Pupuk Subsidi Terbatas, Bukan Langka

15 Mei 2023, 18:45 WIB

Ilustrasi pengepakan pupuk UREA. (Dok. PT Pupuk Indonesia)

Jakarta, IDN Times - Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yaslin Limpo mengatakan ketersediaan pupuk bersubsidi bukanlah langka, tetapi memang kondisi anggaran pemerintah dalam mengalokasikan pupuk bersubsidi yang terbatas.

Dia mengatakan, kebutuhan pupuk di Indonesia mencapai 24 juta ton. Akan tetapi, pemerintah hanya bisa mengalokasikan anggaran untuk 8-9 juta ton pupuk bersubsidi.

“Pupuk yang dibutuhkan orang Indonesia, yang ada di dalam data kita ada 24 juta ton, kemampuan keuangan negara yg ada selama ini hanya 8-9 juta ton. Bukan kelangkaan, memang kita memiliki keterbatasan,” kata Syahrul di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/5/2023).

1. Pemerintah uji coba salurkan pupuk bersubsidi by name by address

Pupuk Indonesia menyiapkan stok pupuk bersubsidi di penjualan wilayah Indonesia bagian Timur sebesar 310.822 ton pada awal tahun 2023. (Dok. Pupuk Indonesia)

Oleh sebab itu, Syahrul mengatakan pupuk bersubsidi harus disalurkan secara tepat sasaran. Dia mengatakan pemerintah sedang mencoba menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani yang membutuhkan.

“Maka pupuk tidak boleh salah dalam mencoba mendorong ke masyarakat, by name by adress kita miliki itu, sekarang dilakukan dalam tiga sistem kan,” ujar Syahrul.

2. Pemerintah perbaiki data penerima pupuk bersubsidi

Ilustrasi pupuk subsidi. (Dok. Kementan)

Dia mengatakan, pemerintah sedang mencoba memperbaiki data penerima pupuk bersubsidi, agar tetap sasaran. Nantinya, diharapkan konsep digital bisa diterapkan dalam mengolah data penerima pupuk bersubsidi.

“Semua dibawa dengan digital sekarang berjalan terkontrol dan sekarang bahkan kita menggunakan biometrik siapa yang terima pupuk. Walaupun memang pengendalian langsung dari pusat," ujar Syahrul.

3. Pemda berperan penting buat memastikan penyaluran pupuk bersubsidi tetap aman

Pabrik pupuk bersubsidi (Dok. Pupuk Indonesia)

Syahrul mengatakan, penyaluran pupuk bersubsidi kerap kali melibatkan pemerintah daerah (Pemda), kemudian Pemda menyalurkannya ke penerima. Sehingga, apakah pupuk itu diterima oleh petani yang membutuhkan, juga tergantung pelaksanaan di Pemda. Dia mengatakan, dalam persoalan pupuk bersubsidi ini, sudah ada sejumlah perbaikan yang dilakukan.

"Ini sebenarnya dalam 2 tahun ini terjadi perbaikan-perbaikan yang ada bahwa memang di mana-mana kalau ketemu orang ngeluh pupuk, karena orang membutuhkan pupuk. Dari 69 jenis komoditas dari pupuk, yang 8 juta itu. harga pupuk itu natrium dan lain lainya itu impor dari luar dan harganya 3 kali lipat dan itu kesulitan yang ada," tutur Syahrul.