Menteri ESDM: Larangan Ekspor Timah Berlaku 2023

04 Okt 2022, 18:59 WIB

Arifin Tasrif saat opening IMGS hari kedua pada Jumat (30/9/2022). (IDN Times/Tata Firza & Reynaldy)

Jakarta, IDN Times - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif menyatakan rencana larangan eskpor komoditas bakal mulai berlaku tahun depan atau 2023.

Keputusan itu disebut Arifin masih dalam tahap evaluasi. Larangan ekspor komoditas timah sendiri merupakan amanat dari Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang ingin meningkatkan nilai tambah pada produk ekspor.

"Sedang dievaluasi, tahun 2023 mungkin ya (diterapkan). Sedang dalam proses," ucap Arifin ketika ditemui awak media di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (4/10/2022).

1. Jokowi mau hasil bumi nusantara ditingkatkan nilai tambahnya

Presiden Jokowi beri sambutan di Pembukaan Rakornas BNPB (youtube.com/Sekretariat Presiden)

Sebelumnya, Jokowi berkali-kali menyatakan akan menghentikan ekspor SDA mentah, termasuk ekspor dan tembaga. Dia tak ingin Indonesia berpuluh-puluh tahun hanya mengekspor komoditas mentah sumber daya alam.

Jokowi ingin hasil bumi Nusantara dapat ditingkatkan nilai tambahnya melalui hilirisasi, agar kontribusinya terhadap pendapatan ekspor negara meningkat.

"Jangan sampai kita berpuluh-puluh tahun hanya menjual bahan mentah saja, komoditas mentah saja, ini setop, tapi satu-satu, gak barengan, dan harus kita paksa," kata Jokowi saat memberi sambutan pada UOB Economic Outlook 2023 yang disiarkan melalui saluran YouTube Sekretariat Presiden, Kamis 29 September 2022 lalu.

2. Penyetopan ekspor nikel tunjukkan bukti positif

Default Image IDN

Pemerintah sendiri telah menyetop ekspor nikel dalam bentuk bahan mentah. Pemerintah hanya mengizinkan ekspor nikel yang telah melalui proses hilirisasi, sehingga terjadi peningkatan nilai tambah.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan kebijakan tersebut, terbukti meningkatkan penghasilan ekspor berkali-kali lipat.

"Nikel setiap tahun pada saat ekspor kita mentah, kira-kira 4 tahun yang lalu dan sebelumnya hanya 1,1 miliar dolar AS. Artinya ekspor kita setahun hanya Rp15 triliun. Begitu kita hentikan, coba cek tahun 2021, 20,9 miliar dolar AS, meloncat dari 1,1 (dolar AS) ke 20,9 (dolar AS). Dari kira-kira Rp15 triliun melompat ke Rp360 triliun, baru nikel," tuturnya.

3. Jokowi mengakui kebijakan setop ekspor bahan mentah mendapat banyak protes

Presiden Jokowi meninjau Persemaian Modern Rumpin bersama Duta Besar di Bogor (dok. Biro Pers Kepresidenan)

Orang nomor satu di Indonesia itu menyadari, kebijakannya diprotes banyak pihak. Seperti saat pemerintah memutuskan menyetop ekspor nikel, banyak yang datang ke Jokowi untuk mengingatkan dampak kebijakan tersebut.

"Nikel dulu kita stop ramai orang datang ke saya. Saya kan bisa ketemu dengan siapa saja, saya terbuka. Semua orang menyampaikan 'Pak, hati-hati, Pak. Ini nanti ekspor kita bisa anjlok karena Bapak menghentikan nikel'," ungkap Jokowi.

Tapi peringatan tersebut tak terbukti, karena nyatanya ekspor Indonesia justru meningkat berkali-kali lipat untuk komoditas nikel yang telah melalui proses hilirisasi.

Jokowi menegaskan, Indonesia akan melanjutkan penyetopan ekspor untuk komoditas mentah lainnya.

"Nanti kita setop lagi timah, kita setop lagi tembaga, kita setop lagi bahan-bahan mentah yang kita ekspor mentahan," tegasnya.