9 Menteri Keuangan Indonesia Paling Kaya dari Era Reformasi

Sri Mulyani Indrawati merupakan Menteri Keuangan dengan masa jabatan terpanjang dalam sejarah Indonesia. Ia pertama kali menjabat pada periode 2005–2010, lalu kembali dipercaya memimpin Kementerian Keuangan pada 2016–2024. Reputasinya sebagai ekonom kelas dunia membuat namanya diperhitungkan tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di level internasional.

Berdasarkan LHKPN tahun 2006, kekayaan Sri Mulyani tercatat sekitar Rp7,6 miliar. Nilai tersebut meningkat tajam seiring perjalanan kariernya, terutama saat kembali menjabat pada 2016 dengan total harta sekitar Rp45 miliar. Pada akhir masa jabatannya tahun 2024, kekayaannya menembus Rp92 miliar, menjadikannya menteri keuangan Indonesia paling kaya sejauh ini.

Purbaya Yudhi Sadewa resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025. Ia menggantikan Sri Mulyani Indrawati setelah sebelumnya dikenal sebagai ekonom senior dan pejabat strategis di bidang kebijakan keuangan. Pengalaman panjang tersebut membuat publik menaruh perhatian besar pada rekam jejak dan kekayaannya.

Dalam LHKPN per Maret 2025, Purbaya melaporkan total kekayaan sebesar Rp39,2 miliar. Sebagian besar hartanya berasal dari kepemilikan tanah dan bangunan dengan nilai lebih dari Rp30 miliar. Selain itu, ia juga memiliki kendaraan, harta bergerak, surat berharga, serta kas dan setara kas dalam jumlah yang cukup signifikan.

Agus Martowardojo menjabat sebagai Menteri Keuangan pada periode 2010–2013 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelum masuk pemerintahan, ia memiliki latar belakang kuat di sektor perbankan nasional. Pengalaman tersebut turut memengaruhi portofolio aset yang dimilikinya.

Pada 2008, kekayaan Agus Martowardojo tercatat sekitar Rp32,4 miliar. Namun, dalam beberapa tahun kemudian, nilai tersebut melonjak drastis hingga mencapai sekitar Rp87 miliar pada 2012. Lonjakan ini membuatnya masuk jajaran menteri keuangan Indonesia paling kaya pada masanya.

Hatta Rajasa pernah ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Menteri Keuangan pada 2013. Ia menggantikan Agus Martowardojo yang saat itu diangkat menjadi Gubernur Bank Indonesia. Meski hanya menjabat dalam waktu singkat, perannya tetap menjadi bagian penting dalam transisi kebijakan fiskal.

Berdasarkan LHKPN pada masa tersebut, total kekayaan Hatta Rajasa tercatat sekitar Rp16,9 miliar. Mayoritas asetnya berupa tanah dan bangunan dengan nilai lebih dari Rp13 miliar. Kepemilikan properti menjadi porsi terbesar dalam struktur kekayaannya.

Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro menjabat sebagai Menteri Keuangan pada 2014–2016. Ia merupakan ekonom akademisi yang dipercaya Presiden Joko Widodo pada awal masa pemerintahan. Gaya kepemimpinannya dikenal fokus pada reformasi fiskal dan perencanaan pembangunan.

Saat menjabat, kekayaan Bambang tercatat sekitar Rp13,7 miliar berdasarkan LHKPN 2014. Namun, setelah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan, ia menduduki sejumlah posisi strategis lain di pemerintahan dan BUMN. Saat ini, total kekayaannya dilaporkan hampir menyentuh Rp100 miliar.

Muhamad Chatib Basri menjabat sebagai Menteri Keuangan pada 2013–2014. Ia dikenal sebagai ekonom progresif yang aktif dalam berbagai forum ekonomi internasional. Latar belakang akademisnya membuat pendekatan kebijakannya cukup berbeda dibandingkan pendahulunya.

Dalam LHKPN 2013, kekayaan Chatib Basri tercatat sekitar Rp11,5 miliar. Salah satu aset yang menarik perhatian adalah kepemilikan tanah dan bangunan di Melbourne, Australia. Properti luar negeri tersebut menjadi bagian penting dari total kekayaannya.

Boediono pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan pada periode 2001–2004. Ia kemudian melanjutkan karier politiknya sebagai Wakil Presiden ke-11 Indonesia. Gaya kepemimpinannya dikenal tenang dan berbasis data ekonomi makro.

Berdasarkan LHKPN tahun 2001, total kekayaan Boediono tercatat sekitar Rp11,05 miliar. Menariknya, sebagian besar aset tersebut berupa giro dan setara kas. Hal ini menunjukkan preferensinya terhadap aset likuid dibandingkan properti atau investasi jangka panjang.

Rizal Ramli menjabat sebagai Menteri Keuangan pada 2001 di era Presiden Abdurrahman Wahid. Ia dikenal luas sebagai ekonom kritis yang sering menyampaikan pandangan berbeda terkait kebijakan ekonomi nasional. Karakter tersebut juga tercermin dalam pilihan aset yang dimilikinya.

Saat menjabat, kekayaan Rizal Ramli tercatat sekitar Rp8,5 miliar. Aset tersebut mayoritas berasal dari kepemilikan tanah dan bangunan, serta surat berharga bernilai miliaran rupiah. Kombinasi aset riil dan finansial menjadi ciri utama portofolio kekayaannya.

Jusuf Anwar menjabat sebagai Menteri Keuangan pada 2004–2005 di awal Kabinet Indonesia Bersatu. Masa jabatannya terbilang singkat, tetapi tetap menjadi bagian penting dalam transisi pemerintahan pascareformasi. Namanya dikenal sebagai teknokrat yang berhati-hati dalam kebijakan fiskal.

Berdasarkan LHKPN 2004, kekayaan Jusuf Anwar tercatat sekitar Rp3,2 miliar. Aset tersebut terdiri dari tanah dan bangunan, kendaraan, serta giro dan setara kas. Dibandingkan menteri keuangan lainnya, nilai kekayaannya memang paling kecil, tetapi tetap tercatat secara transparan.

Daftar menteri keuangan Indonesia paling kaya menunjukkan bahwa latar belakang profesional dan perjalanan karier sangat memengaruhi akumulasi kekayaan. Meski memiliki nilai harta yang berbeda-beda, transparansi melalui LHKPN tetap menjadi standar penting bagi pejabat publik. Pada akhirnya, kekayaan pribadi seharusnya berjalan seiring dengan tanggung jawab dalam mengelola keuangan negara demi kepentingan masyarakat luas.