Menteri PKP Butuh Rp8,5 T Bangun 26.969 Rumah Korban Bencana Sumatra
- Maruarar meminta kepastian data dipercepat untuk pembangunan fisik
- Kepastian data diperlukan agar progres di lapangan memiliki kepastian hukum dan waktu
- Ara menekankan pentingnya fleksibilitas regulasi dengan melibatkan aparat untuk sinkronisasi aturan lahan
Jakarta, IDN Times - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan, kementeriannya memegang tanggung jawab untuk membangun 26.969 unit hunian tetap (huntap) bagi korban bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Proyek yang menelan anggaran Rp8,525 triliun ini akan difokuskan pada pembangunan rumah dalam satu hamparan atau kawasan terpadu, bukan bangunan yang terpisah-pisah.
"Kami sudah mendata, tugas kami ada 26.969 unit dengan kebutuhan anggaran Rp8,525 triliun," katanya dalam rapat koordinasi Satgas Pemulihan Bencana DPR RI dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Pemerintah, Rabu (18/2/2026).
1. Maruarar minta kepastian data dipercepat
Pria yang akrab disapa Ara itu mengusulkan adanya tenggat waktu yang tegas terkait sinkronisasi data agar pembangunan fisik bisa segera dieksekusi. Dia menyoroti persoalan data tak kunjung tuntas meski rapat sudah berjalan selama tiga bulan.
Dalam pelaksanaannya, Kementerian PKP telah sepakat dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membagi tugas.
"Datanya dikasih deadline supaya selesai. Kemudian baru kemudian diputuskan kita mana yang dibangun. Contoh dengan BNPB, kami sudah sepakat dengan Pak Mendagri dan BNPB, BNPB nanti membangun rumah yang satu-satu yang mandiri, begitu. Kami nanti yang satu hamparan yang 100, 200 seperti itu," ujarnya.
2. Kepastian data untuk percepat pembangunan
Ara berharap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk menetapkan deadline penyelesaian data agar progres di lapangan memiliki kepastian hukum dan waktu supaya masyarakat terdampak bencana tidak lagi menunggu tanpa kejelasan.
"Tolong dikasih deadline supaya kita bisa jalan dengan cepat, dengan pasti. Ya, saya pikir teman-teman anggota DPR dari Aceh juga pasti setuju tuh, saran saya sehingga ada suatu progres yang jelas," ujarnya.
3. Gandeng aparat untuk sinkronisasi aturan lahan
Ara sebelumnya menekankan pentingnya fleksibilitas regulasi agar aturan yang ada tidak justru menghambat bantuan bagi rakyat. Hal itu perlu melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BPK, hingga BPKP.
Langkah itu bertujuan untuk mengonsiliasi persoalan aturan lahan secara cepat dengan tetap mengedepankan prinsip hukum dan akuntabilitas. Sinergi itu dianggap perlu agar pembangunan berjalan sesuai aturan namun tetap cepat.
"Kita harus bekerja sesuai aturan, tapi juga cepat, karena itulah arahan Presiden," katanya usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri bersama Menko PMK Pratikno pada Rabu (17/122025).
