Misteri Biang Kerok di Balik Pemadaman Listrik Bergilir Pulau Jawa

Di tengah munculnya dugaan bahwa pemadaman listrik bergilir dipicu terganggunya pasokan batu bara ke PLTU, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membantah anggapan tersebut. Menurutnya, pemerintah terus berkoordinasi dengan PLN untuk mengidentifikasi penyebab gangguan sekaligus mempercepat pemulihan pasokan listrik di daerah terdampak.

"Saya sampai dengan hari ini, malam ini juga masih ada rapat sama PLN di kantor untuk membahas masalah ini," kata Bahlil kepada jurnalis di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis (11/6/2026).

Dia menegaskan, pemadaman listrik yang terjadi tidak berkaitan dengan kelangkaan batu bara. Menurutnya, pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit masih tersedia, mengingat realisasi penugasan pemenuhan kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) telah mencapai 170 juta ton.

"Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak bener. Karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya," ujarnya.

Bahlil menyebut gangguan yang terjadi justru berkaitan dengan kendala pada sejumlah mesin pembangkit sebagaimana dilaporkan PLN. Karena itu, pemerintah bersama PLN berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut secepat mungkin agar pasokan listrik kembali normal.

Dia juga mengakui sempat terjadi pemadaman bergilir di sejumlah daerah. Namun, pemerintah dan PLN terus melakukan percepatan pemulihan dengan target agar tidak ada lagi pemadaman listrik.

Di tengah perdebatan mengenai penyebab pemadaman bergilir, PLN mulai mengungkap kondisi sistem kelistrikan yang terjadi selama gangguan berlangsung.

Pada 19 Juni 2026, perusahaan menyatakan sistem kelistrikan Jawa masih beroperasi dalam kondisi terkendali. Namun, untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan listrik, PLN menerapkan manajemen beban secara terbatas dan terukur di sejumlah wilayah.

"Langkah tersebut dilakukan karena terdapat kendala teknis operasional pembangkit serta ada dua unit pembangkit besar yang mengalami gangguan sehingga tidak beroperasi sementara dan menurunkan kemampuan sistem pasokan listrik," kata perusahaan.

Selama proses pemulihan, PLN mengoptimalkan pasokan dari pembangkit lain, melakukan pengaturan operasi sistem, serta mempercepat perbaikan pada pembangkit yang mengalami gangguan. Perusahaan juga menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan dan menegaskan bahwa manajemen beban hanya bersifat sementara hingga kondisi sistem kembali membaik.

Tiga hari kemudian, pada 22 Juni 2026, PLN mengumumkan perkembangan terbaru. Salah satu dari dua pembangkit besar yang sebelumnya mengalami gangguan teknis berhasil dipulihkan dan kembali tersinkronisasi dengan sistem kelistrikan Jawa.

"Mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir," ucap Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.

Dia mengatakan, selain pulihnya salah satu pembangkit, pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit milik PLN maupun produsen listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) juga mulai mengalir. Kondisi itu disebut memperkuat ketahanan sistem kelistrikan di Pulau Jawa dan membuat situasi mulai membaik sejak 21 Juni 2026.

PLN menyatakan terus melakukan pemulihan sistem, memperbaiki tata kelola rantai pasok energi primer, serta memperkuat keandalan pembangkit agar gangguan serupa tidak kembali memicu pemadaman bergilir.

Di tengah proses pemulihan sistem kelistrikan, desakan agar penyebab pemadaman bergilir diungkap secara terbuka datang dari DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta PLN tidak hanya fokus memulihkan pasokan listrik, tetapi juga menjelaskan secara transparan kepada publik mengenai penyebab pemadaman bergilir yang berlangsung selama beberapa pekan di Pulau Jawa.

Menurut Puan, pemadaman listrik yang terjadi telah mengganggu aktivitas masyarakat dan berdampak pada kegiatan ekonomi. Dia mencatat adanya informasi mengenai gangguan pasokan batu bara dan kendala teknis pada PLTU yang disebut menjadi penyebab terganggunya sistem kelistrikan.

Puan mengapresiasi langkah PLN yang bergerak cepat memulihkan pasokan listrik serta upaya petugas di lapangan untuk mengembalikan stabilitas sistem. Namun, dia menegaskan proses pemulihan tidak boleh menghentikan evaluasi terhadap penyebab utama gangguan yang memicu pemadaman bergilir.

“Akar masalah penyebab gangguan yang berdampak luas bagi masyarakat, harus diketahui secara transparan,” tegas Puan pada Senin (22/6/2026).

Dia juga meminta PLN memitigasi dampak yang dirasakan masyarakat, terutama bagi kelompok yang paling terdampak seperti pelaku usaha mikro, industri, rumah sakit, serta sektor pelayanan publik. Menurutnya, listrik merupakan layanan dasar yang menopang berbagai aktivitas, mulai dari kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga komunikasi.

Lebih jauh, Puan menilai pemadaman bergilir menjadi pengingat persoalan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan padamnya aliran listrik, tetapi juga menyangkut ketahanan infrastruktur energi nasional dan kualitas pelayanan publik. Karena itu, dia mendorong dilakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Dia juga menyoroti besarnya dampak yang dirasakan pelaku usaha kecil. Berbeda dengan perusahaan besar yang umumnya memiliki sumber listrik cadangan, pelaku UMKM, pedagang kecil, dan pekerja informal sangat bergantung pada pasokan listrik dari jaringan PLN.

“Dampak pada ekonomi kerakyatan harus menjadi perhatian dalam sektor pelayanan publik. Untuk itu, kami berharap ada evaluasi besar-besaran dari persoalan pemadaman listrik bergilir ini agar ke depan jangan sampai terjadi lagi,” tutur Puan.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengakui adanya persoalan terkait pasokan batu bara untuk pembangkit listrik PLN yang ikut memicu gangguan pasokan listrik dalam beberapa pekan terakhir.

Untuk membahas persoalan tersebut, dia telah menggelar pertemuan lintas lembaga yang melibatkan Jaksa Agung, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Orang kan selalu mengatakan tentang batu bara. Tahu nggak masalahnya apa? Kemarin saya rapat sama Jaksa Agung, Kepala BIN, DPR, pimpinan DPR Pak Dasco, saya, Mensesneg, Seskab. Kita mau bedah ini, apa ini masalah sebenarnya," kata Bahlil dalam acara Energy Forum di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Bahlil menyampaikan kondisi yang terjadi pada sistem kelistrikan saat ini memiliki kemiripan dengan situasi pada 2022, ketika pemerintah sempat mengambil langkah pembatasan ekspor batu bara guna menjaga pasokan dalam negeri untuk PLTU.

Dia juga menyinggung sejumlah angka terkait kebutuhan dan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik. Kebutuhan tahunan PLN disebut berada di kisaran 154 juta metrik ton berdasarkan kewajiban pasar domestik (DMO), sementara penugasan pemerintah melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) mencapai sekitar 180-190 juta metrik ton.

Dari jumlah tersebut, realisasi pasokan yang telah disanggupi berada pada kisaran 160-170 juta ton. Hingga pertengahan 2026, kontrak pasokan yang telah diikat PLN tercatat sekitar 134 juta metrik ton dan meningkat menjadi 141 juta metrik ton dalam perkembangan terakhir. Dengan angka tersebut, Bahlil mempertanyakan kondisi kekurangan pasokan yang terjadi di lapangan.

"Dari 154 juta kurang 141 juta, itu kan berarti tinggal 13 juta. Masa batu bara habis di bulan 6? Ini ilmu abuleke apa lagi gitu lho. Nggak, ini aku jujur-jujur aja nih. Berarti kan ada sesuatu," kata dia.

Dia juga menyebut adanya persoalan pada jenis batu bara tertentu, khususnya dengan kalori menengah hingga tinggi di atas 5.000 kkal/kg yang digunakan sebagai campuran dalam proses pembakaran pembangkit. Menurutnya, aspek teknis tersebut perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan pasokan energi primer untuk PLTU.

Ekonom sekaligus pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mempertanyakan kondisi Indonesia yang masih menghadapi pemadaman listrik bergilir meski dikenal sebagai salah satu produsen batu bara terbesar di dunia. Menurutnya, situasi tersebut menjadi ironi karena listrik merupakan kebutuhan dasar yang menopang hampir seluruh aktivitas ekonomi dan sosial.

"Bagaimana mungkin negeri yang memproduksi batu bara ratusan juta ton setiap tahun masih harus menghadapi ancaman listrik padam?" kata dia dalam keterangan tertulis.

Dia menyoroti data produksi batu bara nasional yang pada 2025 mencapai sekitar 790 juta ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 65,1 persen atau kurang lebih 514 juta ton diekspor, sementara sekitar 32 persen digunakan untuk kebutuhan domestik, termasuk kelistrikan, dan sisanya sekitar 22 juta ton atau 2,8 persen menjadi stok. Di sisi lain, kapasitas pembangkit listrik nasional tercatat sekitar 107,51 gigawatt, dengan konsumsi listrik per kapita mencapai 1.584 kilowatt-jam.

"Angka ini menunjukkan bahwa masalah kita bukan ketiadaan sumber daya, melainkan kegagalan mengubah kekayaan alam menjadi layanan publik yang andal," tuturnya.

Menurutnya, persoalan yang terjadi lebih berkaitan dengan tata kelola ketimbang ketersediaan sumber daya. Terkait kebijakan Domestic Market Obligation (DMO), dia menilai instrumen tersebut pada prinsipnya sudah tepat untuk menjamin pasokan batu bara bagi kebutuhan dalam negeri. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada pengawasan terhadap volume, kualitas, waktu pengiriman, serta kepatuhan pemasok.

Dia menekankan batu bara dengan volume besar tidak otomatis menjamin pasokan listrik aman apabila spesifikasi, terutama nilai kalori, tidak sesuai kebutuhan pembangkit. Kondisi tersebut dapat memaksa operator melakukan penyesuaian teknis yang berpotensi memengaruhi stabilitas pasokan listrik.

Achmad juga menilai pemadaman listrik menunjukkan masih adanya kelemahan dalam rantai pasok energi, mulai dari kontrak pengadaan, distribusi, hingga manajemen stok di pembangkit. Karena itu, ia mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola sektor energi, termasuk transparansi data pasokan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak.

Dia menambahkan, kelompok masyarakat kecil menjadi pihak yang paling terdampak ketika listrik padam, karena aktivitas ekonomi mereka sangat bergantung pada ketersediaan listrik tanpa cadangan energi alternatif. Dalam kondisi tersebut, setiap gangguan pasokan listrik berpotensi langsung mengurangi pendapatan harian.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan sistem ketahanan energi nasional, tidak hanya dari sisi produksi, tetapi juga dari aspek distribusi, pengawasan, dan percepatan transisi menuju sumber energi yang lebih beragam dan andal.

"Pemerintah perlu memperkuat DMO bukan hanya sebagai kewajiban volume, tetapi juga kewajiban kualitas dan ketepatan waktu. PLN perlu membangun sistem peringatan dini stok dan kualitas batu bara," kata dia.