Pemerintah menahan sebagian ekspor batu bara untuk memastikan pasokan pembangkit listrik PLN aman dan mencegah gangguan suplai energi dalam negeri.
Tim pengadaan energi primer dibentuk melibatkan BPKP, Inspektorat Jenderal ESDM, PLN, dan aparat hukum guna menjamin transparansi serta pengawasan distribusi batu bara.
Bahlil menyoroti selisih stok batu bara PLN yang hanya tersisa 13 juta ton dari kebutuhan 154 juta ton per tahun, sambil menegaskan pentingnya menjaga keandalan layanan listrik nasional.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, pemerintah sempat menahan sebagian ekspor batu bara untuk memastikan kebutuhan pembangkit listrik dalam negeri terpenuhi.

Langkah tersebut diambil setelah pemerintah mengevaluasi pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PT PLN (Persero) agar gangguan serupa tidak kembali terjadi.

"Atas arahan Bapak Presiden, kami tidak ingin kejadian ini terulang lagi. Sekarang kan udah jalan normal ini sekarang. Dari beberapa yang harus ekspor keluar kita tahan. Kebutuhan dalam negeri dulu," kata Bahlil dalam Energy Forum di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

1. Pemerintah bentuk tim pengadaan energi primer

Ilustrasi tambang batu bara (unsplash.com/Artyom Korshunov)

Untuk mencegah persoalan pasokan batu bara terulang, pemerintah membentuk tim pengadaan energi primer yang melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, PLN, dan pihak terkait di sektor batu bara.

Menurut Bahlil, tim tersebut dibentuk untuk memastikan proses pengadaan berjalan transparan. Dia juga meminta aparat penegak hukum ikut melakukan pengawasan agar persoalan yang sama tidak terus muncul setiap tahun.

"Pengadaannya harus transparan dan saya minta aparat penegak hukum awasi. Supaya jangan kelakuan begini setiap tahun muncul terus," tuturnya.

2. Bahlil heran stok batu bara untuk PLN sisa 13 juta ton

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis 25/6/2026). (IDN Times/Trio Hamdani)

Bahlil menjelaskan, kebutuhan batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta metrik ton per tahun. Kebutuhan itu dipenuhi melalui skema Domestic Market Obligation (DMO) yang mewajibkan perusahaan tambang memasok sebagian produksinya untuk kebutuhan domestik.

Dia memaparkan, dari rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) yang telah diterbitkan, penugasan pasokan batu bara kepada perusahaan tambang mencapai 180-190 juta metrik ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 160-170 juta ton telah diverifikasi dan menyatakan kesediaan memasok.

Sementara itu, volume batu bara yang telah dikontrak PLN sebelumnya mencapai 134 juta metrik ton. Dalam perkembangan terbaru, jumlah tersebut meningkat menjadi sekitar 141 juta metrik ton.

"Dari 154 juta kurang 141 juta, itu kan berarti tinggal 13 juta. Masa batu bara habis di bulan 6? Ini ilmu abuleke apa lagi gitu lho. Nggak, ini aku jujur-jujur aja nih. Berarti kan ada sesuatu," ungkapnya.

3. Pemerintah minta layanan PLN tetap terjaga

Menteri Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat meninjau langsung salah satu tulang punggung kelistrikan Jawa, Madura dan Bali (Jamali) di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya pada Sabtu (21/12). (dok. PLN)

Bahlil mengatakan, PLN memiliki peran penting karena menyangkut kebutuhan masyarakat luas. Karena itu, pemerintah bersama PLN memiliki tanggung jawab untuk memastikan layanan kelistrikan tetap berjalan dengan baik.

Dia mengakui terdapat sejumlah persoalan teknis dan pemeliharaan yang berkaitan dengan operasional kelistrikan. Namun, pemerintah akan terus berupaya menjaga keandalan pasokan listrik agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

"Nah ini kira-kira kondisi PLN. Kita doakan semoga PLN tetap nama kepanjangannya Perusahaan Listrik Negara, tidak dipelintir ke yang lain-lain, karena bagaimanapun ini PLN ini adalah menyangkut hajat hidup orang banyak," kata Bahlil.