Pemadaman Listrik Bergilir, Ketahanan Energi Nasional Dipertanyakan
- Pemadaman listrik bergilir di Sumatra dan Jawa-Bali menyoroti lemahnya ketahanan energi nasional akibat ketergantungan tinggi pada batu bara serta keterbatasan jaringan transmisi.
- Pakar menilai perencanaan kelistrikan terlalu fokus pada penambahan pembangkit, sementara modernisasi jaringan dan desentralisasi sistem dinilai penting untuk memperkuat keandalan pasokan listrik.
- Transisi menuju energi terbarukan dinilai lambat, namun inisiatif energi komunitas seperti pembangkit mikrohidro disebut mampu meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi risiko blackout.
Jakarta, IDN Times - Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Sumatra pada akhir Mei dan berlanjut di sejumlah wilayah Jawa-Bali sepanjang Juni 2026 dinilai memperlihatkan masih lemahnya ketahanan energi nasional. Gangguan itu disebut mengungkap tingginya ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil, keterbatasan jaringan transmisi, serta lambatnya pengembangan energi terbarukan.
"Pemadaman listrik bukan hanya mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari, tetapi juga dapat mempengaruhi iklim investasi dan produktivitas industri," kata ekonom Senior INDEF sekaligus dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Berly Martawardaya dalam keterangan tertulis, Kamis (25/6/2026).
Berly menyoroti kondisi sektor kelistrikan nasional yang masih sering mengalami gangguan di tengah pasokan listrik yang kerap berlebih. Menurutnya, persoalan itu berkaitan dengan dominasi batu bara dalam sistem pembangkitan listrik nasional.
Program pembangunan pembangkit 35 gigawatt (GW) yang berjalan sejak 2015 hingga 2029 sebagian besar bertumpu pada PLTU batu bara. Akibatnya, pasokan listrik sangat bergantung pada komoditas yang rentan terhadap gejolak harga maupun gangguan distribusi.
1. Pembangunan pembangkit dinilai terlalu dominan
Direktur Riset dan Inovasi Institute for Essential Services Reform (IESR) Raditya Wiranegara menilai, blackout dan pemadaman bergilir menunjukkan penambahan pembangkit belum cukup menjamin keandalan sistem kelistrikan.
"Perencanaan ketenagalistrikan selama ini terlalu berfokus pada penambahan kapasitas pembangkit. Padahal, ketahanan sistem juga ditentukan oleh kualitas jaringan dan kemampuan sistem menghadapi gangguan," ujar Raditya.
Raditya menilai modernisasi jaringan perlu dipercepat agar mampu mengakomodasi pemanfaatan energi terbarukan dalam skala yang lebih besar. Dia juga mendorong sistem kelistrikan yang lebih terdesentralisasi melalui pemanfaatan energi surya atap dan pembangkit berbasis komunitas.
Berly turut menyoroti model kelistrikan yang masih terpusat. Menurutnya, sistem yang terlalu sentralistis berisiko memperlemah kemandirian energi di daerah.
Raditya juga mengusulkan PLN lebih fokus memperkuat jaringan transmisi. Sementara bisnis pembangkitan dapat dijalankan melalui anak usaha untuk memperbaiki tata kelola dan meningkatkan keandalan sistem.
2. Ketergantungan energi fosil masih tinggi
Berly menilai transisi energi berjalan lambat karena energi fosil masih mendominasi bauran energi nasional. Padahal, rantai pasok energi fosil lebih panjang dibanding energi baru terbarukan (EBT).
Dia mencontohkan batu bara banyak diproduksi di Sumatra, sementara sebagian besar pembangkit berada di Jawa. Kondisi itu membuat distribusi energi lebih panjang dan meningkatkan risiko gangguan pasokan.
"Perlu paradigma baru supaya sistem energi nasional bisa terlepas dari ketergantungan terhadap energi fosil," ujarnya.
Di sisi lain, Raditya menyoroti tantangan pengembangan EBT yang kerap berada jauh dari pusat permintaan listrik. Kebutuhan energi bersih di kawasan industri smelter di Sulawesi, Maluku, dan Kalimantan, misalnya, tidak selalu berdekatan dengan sumber energi terbarukan.
"Membangun EBT berarti pula memodernisasi jaringan kelistrikan dan regulasinya," kata Raditya.
3. Energi komunitas disebut bisa kurangi risiko blackout
Renewable Energy Manager Trend Asia Beyrra Triasdian mengatakan, ketergantungan terhadap industri batu bara masih menjadi hambatan dalam memperkuat ketahanan energi nasional.
"Persoalan batu bara tidak hanya terjadi di cerobong pembangkit. Masalah juga muncul di sekitar tambang, dalam proses pengangkutan, hingga pengelolaan limbah yang turut mengubah ruang hidup masyarakat," katanya.
Beyrra menilai klaim kelebihan pasokan batu bara justru menunjukkan persoalan dalam perencanaan sektor ketenagalistrikan. Sebab, pembangunan PLTU terus bertambah meski tidak berasal dari kebutuhan masyarakat.
Dia mencontohkan inisiatif warga di Subang, Jawa Barat, yang pernah membangun pembangkit mikrohidro untuk memenuhi kebutuhan listrik secara mandiri. Namun, sistem tersebut berhenti beroperasi setelah jaringan PLN masuk ke wilayah itu.
"Energi terbarukan berbasis komunitas dapat mengurangi risiko blackout. Sistemnya lebih mudah diperbaiki dan dipulihkan ketika terjadi gangguan," kata Beyrra.
![[QUIZ] Pilih Ide Bisnis, Kami Tebak Kepribadianmu Alpha, Beta, atau Omega](https://image.idntimes.com/post/20240219/pexels-startup-stock-photos-7103-a56a4ee6b878557b98051ffe7f93ee25-bae414e6e8f3154ea4ce8f51e23c7387.jpg)
![[QUIZ] Tebak Mata Uang Negara Peserta Piala Dunia 2026, Bisa Benar Semua?](https://image.idntimes.com/post/20260626/upload_0ec4a90b2e5fbf77cf66f98a1bef4b24_40640ec0-fd9c-4a32-8b31-d5256ea468fd.jpg)
