Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

Momen Titiek Tegur Mentan yang Bandingkan Harga Beras RI dengan Jepang

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto ketika berada di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. (IDN Times/Amir Faisol)
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto ketika berada di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. (IDN Times/Amir Faisol)
Intinya sih...
  • Amran singgung subsidi pangan seratusan triliunWacana menghapus klasifikasi beras sudah dibahas dalam beberapa kali rapat koordinasi terbatas (rakortas). Amran menyinggung subsidi pangan Rp150 triliun, dengan padi menjadi komponen paling besar dalam anggaran tersebut.
  • Titiek ingatkan perbedaan kondisi dengan JepangPernyataan Amran langsung mendapat tanggapan dari Titiek Soeharto. Dia menegaskan kondisi Indonesia tidak bisa dibandingkan dengan Jepang, terutama karena tingkat pendapatan per kapita kedua negara berbeda.
  • Amran minta masukan kepada Komisi IV DPRMenanggapi hal itu, Amran kembali menegaskan kebijakan baru perberasan masih dalam tahap pembah
Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus klasifikasi beras premium dan medium.

Dia meminta penjelasan langsung kepada Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja (raker) pada Kamis (20/8/2025) di Gedung DPR RI yang disiarkan dalam saluran YouTube TV Parlemen.

"Pak Menteri itu mengenai harga yang mau disatukan antara premium dan medium untuk satu harga itu kebijakannya itu apa tuh? Saya banyak ditanya sama orang-orang, rencana Bapak seperti itu" ujar Titiek.

1. Amran singgung subsidi pangan seratusan triliun

WhatsApp Image 2025-07-17 at 16.02.52 (1).jpeg
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Wacana menghapus klasifikasi beras sudah dibahas dalam beberapa kali rapat koordinasi terbatas (rakortas). Amran menyinggung subsidi pangan Rp150 triliun, dengan padi menjadi komponen paling besar dalam anggaran tersebut.

"Nah, kalau kita bagi saja, anggaplah kita kasar membagi sesuai BPS, 48 persen itu adalah premium atau 40 persen saja. Artinya, yang digunakan uang negara ini berbisnis, maaf itu kurang lebih Rp60 triliun," sebutnya.

Karena itu, pemerintah melakukan intervensi melalui mekanisme harga eceran tertinggi (HET) dan harga pembelian pemerintah (HPP). Amran menyebut langkah tersebut penting agar harga beras tetap terkendali.

Dia kemudian mencontohkan kondisi saat ini, di mana kenaikan harga yang relatif kecil saja sudah memicu keributan. Sebagai perbandingan, dia menyebut harga beras di Jepang saja sudah mencapai Rp100 ribu per kilogram (kg).

"Sekarang ini baru naik saja sedikit ribut. Jepang sudah Rp100 ribu per kilo, Bu Ketua, harga beras hari ini (per Kamis)," sebut Amran.

2. Titiek ingatkan perbedaan kondisi dengan Jepang

6f469e91-1e16-4688-bdac-b2b769cbc02f.jpg
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto (IDN Times/Amir Faisol)

Pernyataan Amran langsung mendapat tanggapan dari Titiek Soeharto. Dia menegaskan, kondisi Indonesia tidak bisa dibandingkan dengan Jepang, terutama karena tingkat pendapatan per kapita kedua negara berbeda.

"Enggak bisa dibandingkan dengan Jepang. Income per kapita kita juga sudah lain, Pak," timpal Titiek.

3. Amran minta masukan kepada Komisi IV DPR

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat diwawancarai di sela acara PSBM XXV, di di Hotel Four Points Makassar, Kamis (10/4/2025). (IDN Times/Asrhawi Muin)
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat diwawancarai di sela acara PSBM XXV, di di Hotel Four Points Makassar, Kamis (10/4/2025). (IDN Times/Asrhawi Muin)

Menanggapi hal itu, Amran kembali menegaskan kebijakan baru perberasan masih dalam tahap pembahasan. Dia menyebut sudah empat kali melakukan rapat maraton bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas), namun belum ada keputusan final.

Amran menekankan pemerintah ingin seluruh beras yang mendapat subsidi negara tetap terkontrol. Selain itu, keuntungan pengusaha tetap diperhatikan, dengan aturan yang ketat agar tidak ada pelanggaran kualitas beras di pasaran.

"Izin Bu Ketua, kami butuh masukan hari ini karena Ibu Ketua tanyakan," ucap Amran.

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Jujuk Ernawati
EditorJujuk Ernawati
Follow Us