Muhammadiyah Akan Sampaikan Minat Kelola Tambang ke Pemerintah
Jakarta, IDN Times - Keputusan Muhammadiyah menerima wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) dari pemerintah masih berada di internal organisasi dan belum disampaikan secara resmi ke pemerintah.
Ketua Majelis Lingkungan Hidup (MLH) PP Muhammadiyah, Azrul Tanjung menyatakan rencana untuk menindaklanjuti keputusan tersebut ke pemerintah akan dibahas lebih lanjut, tergantung pada arahan dari PP Muhammadiyah.
Azrul menjelaskan setelah pembicaraan internal selesai, Muhammadiyah akan mengomunikasikan minat mereka kepada pemerintah. Prinsip dasarnya adalah Muhammadiyah cenderung untuk menerima izin tersebut.
“Akan disampaikan. Tentu kita akan berkomunikasi lagi. Prinsip kita akan terima. Tapi nanti kita akan berkomunikasi lagi,” kata Azrul kepada IDN Times, Kamis (25/7/2024).
Azrul juga mengungkapkan sesuai dengan pernyataan Sekjen PP Muhammadiyah, keputusan mengenai izin tambang akan dibawa ke forum yang lebih besar.
Langkah tersebut diambil untuk memastikan warga Muhammadiyah, khususnya, memahami alasan di balik keputusan organisasi menerima izin kelola tambang. Muhammadiyah tidak serta-merta menerima izin tambang tanpa melalui pertimbangan yang matang dan komunikasi yang transparan.
“Ya paling tidak agar warga Muhammadiyah khususnya memahami kenapa Muhammadiyah menerima. Jadi tidak serta-mata menerima,” tuturnya.
Azrul menjelaskan, berdasarkan kajian-kajian yang telah dilakukan, Muhammadiyah memberikan sinyal positif atau "lampu hijau" untuk menerima izin tambang dari pemerintah. Namun, Muhammadiyah akan melihat lebih lanjut lahan mana yang akan diberikan ke pihaknya.
“Ya intinya, kalau ini memberikan manfaat kita akan lanjut. Kalau ini hanya mudarat, tentu tidak. Itu kira-kira begitu. Sementara ini kita sudah memberikan signal, ya untuk kita terima,” tambahnya.
