Muncul Gerakan Tolak Bayar Pajak Imbas Kasus Rafael Alun Trisambodo
Jakarta, IDN Times - Kasus yang menyeret nama Rafael Alun Trisambodo (RAT), eks Kepala Bagian Umum Kanwil Dirjen Pajak Jakarta (DJP) Selatan II, bikin masyarakat malas membayar pajak. Banyak masyarakat yang mengungkapkan keengganannya membayar pajak melalui media sosial.
Masyarakat yang sudah taat membayar pajak dibuat kecewa oleh kelakuan anak pejabat pajak tersebut, Mario Dandy Satrio yang bergaya hidup mewah dan melakukan penganiayaan, yang korbannya adalah anak di bawah umur, Cristalino David Ozora.
Akibat perbuatan Mario, harta kekayaan Rafael pun disorot yang berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraa Negara (LHKPN) per 31 Desember 2021, mencapai Rp56,1 miliar.
"Dengan adanya isu ini memang mengurangi trust (kepercayaan) ke otoritas pajak. Tentu dampaknya akan merambat pada tingkat kepatuhan masyarakat. Mulai ada gerakan menolak bayar pajak," kata Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar kepada IDN Times, Sabtu (25/2/2023).
1. Masyarakat berhak kecewa tapi pajak tetap dibutuhkan
Dia menyebut bahwa masyarakat berhak untuk kecewa. Tapi masyarakat perlu menyikapi kasus yang terjadi saat ini dengan dewasa. Bagaimanapun, pajak tetap dibutuhkan oleh negara.
"Tanpa pajak, pemerintah tak bisa berikan subsidi untuk masyarakat kelas bawah, tak bisa berikan bantuan sosial, tak bisa membangun sekolah, rumah sakit, dan hal vital lainnya," ujarnya.
Dia mengingatkan bahwa tanpa pajak, negara tidak akan bisa berjalan. Sebab, penyelengara negara yang menjalankan tugasnya juga perlu diberikan gaji.
"Kita harus sadari, tanpa pajak negara ini tak akan bisa "berjalan." Siapa yang akan gaji guru, tentara, dan ASN?" tuturnya.