Negosiasi Saham Freeport Berlanjut di Pemerintahan Prabowo
- Negosiasi penambahan saham pemerintah di PT Freeport Indonesia berlanjut di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto setelah transisi kekuasaan dari Presiden Jokowi pada 20 Oktober 2024.
- Proses divestasi 10 persen saham Freeport kepada negara masih dalam tahap negosiasi akhir dan finalisasi, diperkirakan akan berjalan setelah pelantikan.
- Pemerintah harus melakukan kajian mendalam sebelum membuat keputusan terkait divestasi saham Freeport agar tidak merugikan rakyat, bangsa, dan negara. Syarat-syarat yang diajukan harus dipenuhi oleh pihak Freeport.
Jakarta, IDN Times - Negosiasi penambahan saham pemerintah di PT Freeport Indonesia (PTFI) akan berlanjut di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, setelah transisi kekuasaan dari Presiden Joko "Jokowi" Widodo pada Minggu (20/10/2024).
Bahlil menyatakan proses divestasi alias pengalihan 10 persen saham Freeport kepada negara masih berjalan dan saat ini dalam tahap negosiasi akhir dan finalisasi. Menjawab pertanyaan terkait waktu penyelesaian divestasi, dia mengungkapkan proses tersebut diperkirakan akan berjalan setelah pelantikan.
"Masih berjalan, berjalan. Masih dalam negosiasi akhir, finalisasi ya. (Targetnya) setelah (tanggal 20) lah, besok sudah hari Sabtu kok, kantor apa lagi yang buka besok?" kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (18/10/2024).
1. Sedang dilakukan hitung-hitungan bersama BUMN
Bahlil menyatakan pemerintah harus melakukan kajian yang mendalam sebelum membuat keputusan terkait divestasi saham Freeport. Tujuannya agar setiap keputusan yang diambil tidak merugikan rakyat, bangsa, dan negara.
Pemerintah akan melanjutkan proses divestasi apabila syarat-syarat yang diajukan telah dipenuhi oleh pihak Freeport, termasuk perhitungan keuangan, buku keuangan, investasi tambahan, serta aspek eksplorasi.
"Kalau sudah semua lengkap kami mulai jalankan. Sekarang, lagi dihitung oleh BUMN," ujar Bahlil.
2. Bahlil ungkap salah satu isu yang masih dinegosiasikan
Bahlil menegaskan tidak ada masalah terkait besaran divestasi 10 persen saham Freeport. Namun, salah satu isu yang masih dalam pembahasan adalah pengalihan sebagian buku keuangan Freeport untuk dimasukkan ke dalam buku BUMN. Ketua Umum Partai Golkar tersebut menjelaskan hal itu masih dalam tahap diskusi dan belum mencapai keputusan final.
"Kan itu masih dalam diskusi, belum final. Tapi, itu yang menjadi salah satu materi yang dibahas," katanya.
3. Divestasi saham Freeport kepada pemerintah tak dikenakan biaya
Bahlil memastikan jumlah saham Freeport yang didivestasikan tidak berubah, tetap 10 persen. Lebih lanjut, dia mengingatkan sejak awal pemerintah telah menegaskan divestasi tidak akan dikenakan biaya.
"Saya kan sudah bilang dari awal, gratis. Andaikan pun ada biayanya sekecil-kecilnya," ujar Bahlil.
Bahlil pun menanggapi adanya persepsi tentang pemerintah yang dianggap lambat dalam menyelesaikan negosiasi investasi. Hal itu tidak sepenuhnya benar.
"Investor itu juga lambat-lambat sebagian. Jadi, nggak selamanya pemerintah itu salah terus. Kami kan harus mengkaji betul agar pemerintah jangan membuat keputusan yang merugikan rakyat, bangsa dan negara," kata Bahlil.
