Jakarta, IDN Times – Pemerintah berencana memberikan subsidi rapid test bagi penumpang kereta api jarak jauh. Hal itu imbas anjloknya okupansi penumpang KAI. Hinga kini pemerintah masih membahas rencana tersebut dengan PT Kereta Api Indonesia sebagai pengelola.
“Pemberian subsidi rapid test ini salah satunya untuk memberikan kepercayaan pelayanan bagi masyarakat,” ungkap Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulfikri dalam diskusi virtual, Kamis (17/9/2020).
Zulfikri mengatakan pihaknya tengah meninjau kembali stimulus-stimulus yang akan diberikan regulator kepada operator. Namun demikian, dia belum bisa mengungkap berapa anggaran yang akan digelontorkan untuk subsidi rapid test tersebut. Selain itu, pemerintah juga berencana memberi bantuan dalam bentuk lain kepada operator.
"Misalnya berupa pembayaran pengoperasian selama semester I untuk kereta api perintis dan penambahan public service obligation (PSO)," kata dia.
Sebagai regulator, kata Zulfikri, Kementerian Perhubungan harus memastikan operasional operator kereta api tetap berjalan di tengah pandemik COVID-19. Apalagi, perusahaan juga berupaya bertahan di tengah anjloknya okupansi penumpang.
Kendati jumlah penumpang kereta api meningkat sejak Agustus, kata dia, tren okupansi setiap perjalanan masih minim. Bahkan, tidak mencapai 47 persen untuk angkutan jarak jauh dan lokal.
“Jumlah penumpang masih sektiar 60 ribu-an. Menjelang September semakin menurun jumlahnya walaupun perjalanan ditambah,” katanya.
Menurut Zulfikri, jumlah penambahan perjalanan tidak mampu mendongkrak okupansi. Kondisi tersebut juga terjadi pada penumpang KRL. Grafik penumpang KRL per hari hanya mampu menyentuh angka 400 ribu. Pemerintah pun telah membatasi kapasitas penumpang KRL maksimal 45 persen per perjalanan atau 74 orang per gerbong.
"Jumlah ini jauh lebih kecil dari hari-hari normal. Sebelum pandemik, jumlah penumpang KRL per hari bisa mencapai satu juta orang," katanya.