Ombudsman Beri Deadline Kemendag untuk Segera Cabut DMO Kelapa Sawit

Ketika Indonesia mengalami krisis kelangkaan dan melonjaknya harga minyak goreng, menurut Yeka, kebijakan DMO justru tak menjadi obatnya. Bahkan, dia menyinggung penyelundupan CPO ke luar negeri usai diberlakukan kebijakan tersebut.

Dia juga menilai penetapan harga eceran tertinggi (HET) bukan solusi untuk mencegah lonjakan minyak goreng.

"Dibikin HET, DMO, DPO segala macam, sibuk semuanya. Dan penyelundupan yang terjadi, yang paling besar penyelundupan. Dari kesalahan pengambilan kebijakan tadi, dan bagaimana menempatkan policy itu sendiri," tutur Yeka.

Dalam hal menjaga ketersediaan stok dan kestabilan harga minyak goreng di Indonesia, menurut Yeka, solusinya adalah memberikan bantuan langsung pada masyarakat rentan.

"Pendekatannya kalau mahal ya proteksi yang rentan terhadap kemahalan. Solusinya apa? Ya bantuan. Dari mana barangnya, BUMN membeli sesuai dengan harga pasar, jual dengan harga pola subsidi, kasih ke masyarakat sasaran," tutur Yeka.

Terkait mencegah kelangkaan minyak goreng terjadi lagi saat DMO dicabut, menurutnya, bisa dilakukan dengan menjaga kestabilan harga minyak goreng. Dia pun menyarankan pemerintah melaksanakan distribusi minyak goreng melalui BUMN, yakni Bulog.

"Kan ini produk tidak elastis. Jadi kalau harga minyak goreng turun gak akan bikin cuci tangan pakai minyak goreng kan tiba-tiba? Jadi tidak elastis, tetap saja kebutuhannya segitu," kata dia.

Adapun pencabutan DMO itu masuk pada tindakan korektif yang diberikan Ombudsman kepada Kemendag. Kemendag harus menyampaikan rencana untuk mengimplementasikan pencabutan DMO itu, atau langsung menerapkannya.

Jika melebihi tenggat waktu yang diberikan Ombudsman, maka akan dijatuhkan rekomendasi yang wajib dilaksanakan Kemendag.

"(Jika rekomendasi tak dilaksanakan) pokoknya kita lapor Presiden, kita bongkar semua maladministrasinya, kita punya banyak cara utk bagaimana menekan pemerintah agar senantiasa membuat pelayanan publik lebih baik," ujar Yeka.