Omnibus Law Ciptaker Tetap Dibahas di Tengah COVID-19, Ini Alasannya

17 Apr 2020, 06:15 WIB

Ribuan buruh di Makassar berunjukrasa menolak Omnibus Law Cilaka di depan Kantor Gubernur Sulsel. IDN Times/Sahrul Ramadan

Jakarta, IDN Times - Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di tengah pandemik COVID-19 menuai kritik dari sejumlah kelompok masyarakat sipil. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pembahasan itu merupakan bagian dari persiapan pascapemulihan pandemik COVID-19.

"Jadi persoalan hari ini (wabah COVID-19) diselesaikan dengan Perppu dan Perpres No. 54. Dengan paket-paket, termasuk (kartu) prakerja. Tetapi persoalan berikutnya untuk recovery kita harus mengubah ini semua, reformasi secara struktural untuk kita selesaikan beberapa persiapan terkait perizinan, lingkungan hidup," kata Airlangga dalam live streaming "Ngobrol Seru" bersama IDN Times, Kamis malam (16/4).

1. Perubahan struktural akan dicakup di Omnibus Law Ciptaker

Petani asal Tumpang Pitu, Nur Hidayat berorasi tolak Omnibus Law di Jalan A Yani Surabaya, Rabu (10/3). (IDN Times Ardiansyah Fajar)

Dengan adanya pandemik COVID-19, kata Airlangga, cara kerja saat ini sudah berubah. Misalnya, masyarakat dan pemerintah bisa bekerja secara digital. Bahkan, di bidang pendidikan juga menerapkan home schooling atau belajar dari rumah. Menurut Airlangga, hal itu akan mengubah tatanan anggaran ke depan.

"Pemerintah dengan virtual office bisa deliver program prakerja secara digital. Mereka gak perlu antre di kantor pemerintah untuk mendapatkan kartu prakerja, tapi dari rumah masing-masing dengan aplikasi digital. Ini revolusi government service. Perubahan struktural itu semua dicakup di Omnibus Cipta Kerja. Bahkan, Cipta Kerja jadi upside dari skenario pemerintahan atau dari kacamata ekonom di luar," ungkapnya.

2. Airlangga: pembahasan RUU Ciptaker harus diselesaikan

(ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)

Untuk menyesuaikan pemulihan dari COVID-19, ungkapnya, Omnibus Law RUU Cipta Kerja harus diselesaikan. Ketika wabah COVID-19 selesai, menurut Airlangga, Indonesia akan menjadi negara yang sudah bertransformasi struktural.

"Transformasi struktural di Indonesia pernah dilakukan pada saat krisis '66 dan saat krisis '98. Tahun '66 dengan UU Penanaman Modal Asing, investor masuk dan ekonomi bisa terbuka. Kemudian, krisis '98 dengan Loan IMF. Tahun ini restructuring transformasi sendiri dan tidak ditekan pihak lain dalam alam demokrasi. Jadi inilah yang didorong oleh pemerintah kenapa kami bahas di periode ini," ujar Airlangga.

3. Pembahasan RUU Ciptaker diwarnai interupsi

IDN Times/Kevin Handoko

Sebelumnya, Badan Legislasi DPR RI membahas Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, tanpa memegang draf yang diajukan pemerintahan Presiden RI Joko "Jokowi" Widodo. Akibatnya menuai protes anggota Baleg. Mereka tak akan mampu menyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM), tanpa melihat dan mengkaji dahulu RUU Omnibus Law Ciptaker dari Jokowi.

"Tentunya kami meminta dulu dong draf RUU dari pemerintah, agar kami bisa mengkaji di dalam itu, ada apa, supaya kami bisa selesaikan DIM-nya," kata Anggota Baleg asal Fraksi Gerindra Heri Gunawan di ruang rapat Baleg DPR, Senayan, Jakarta (14/4).

Senada dengan Heri, Fraksi NasDem Taufik Basari juga mengusulkan perlu waktu untuk menginventarisasi masalah dalam RUU tersebut. Karena itu, ia meminta agar penyusunan DIM dilaksanakan pada rapat selanjutnya.

“Terkait dengan DIM, maka usulan saya dari Fraksi NasDem agar dalam rapat berikutnya kita tentukan klaster mana yang lebih dulu, jadi seluruh fraksi buat DIM dalam klaster itu juga, kita tentukan saja biar fokus,” ujar dia.