OPEC+ Pangkas Produksi Minyak, Sri Mulyani: Akan Perburuk Inflasi!
Jakarta, IDN Times - Negara-negara pengekspor minyak yang tergabung dalam OPEC+ memangkas produksi sebesar 2 juta barel per hari. Hal itu dikhawatirkan akan memperburuk inflasi global saat ini.
OPEC+ adalah kelompok dari 23 negara pengekspor minyak yang rutin mengadakan pertemuan untuk memutuskan berapa banyak minyak mentah yang akan dijual di pasar dunia. Inti dari kelompok ini adalah 13 anggota OPEC yang sebagian besar adalah negara-negara Timur Tengah dan Afrika.
Sri Mulyani mengatakan Brent yang menjadi patokan harga minyak mentah dunia sempat mengalami penurunan. Namun, kemudian naik kembali sesudah OPEC memutuskan untuk mengurangi produksinya. Dampak dari keputusan OPEC+ menjadi pembahasan di dalam Kelompok 20 atau G20.
"Ini menyebabkan salah satu topik yang juga dibahas di dalam G20 kemarin, dampak dari keputusan OPEC yang dianggap akan makin meningkatkan harga minyak dan memperburuk inflasi," ujar Sri Mulyani dalam Seminar Nasional Badan Keahlian DPR RI, Rabu (19/10/2022).
1. OPEC punya pengaruh besar dalam mengendalikan harga minyak
Mengutip BBC, saat ini negara-negara OPEC memproduksi sekitar 30 persen minyak mentah dunia. Arab Saudi adalah produsen minyak tunggal terbesar di OPEC, memproduksi lebih dari 10 juta barel per hari.
Pada 2016, ketika harga minyak sangat rendah, OPEC bergabung dengan 10 produsen minyak lainnya untuk menciptakan OPEC+. Anggota baru itu termasuk Rusia yang juga memproduksi lebih dari 10 juta barel per hari. Bersama-sama, negara-negara ini menghasilkan sekitar 40 persen dari semua minyak mentah dunia.
OPEC+ menyesuaikan penawaran dan permintaan untuk menyeimbangkan pasar. Mereka ingin menjaga harga tetap tinggi dengan mengurangi pasokan ketika permintaan minyak merosot. Organisasi juga dapat menurunkan harga dengan menggelontorkan lebih banyak minyak ke pasar.
2. Ekonom proyeksikan harga BBM nonsubsidi terancam naik
Direktur Executive Energy Watch, Mamit Setiawan menilai dampak keputusan OPEC+ akan cukup signifikan bagi Indonesia. Sebab, Indonesia adalah net importir. Sederhananya, negara ini memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap impor dalam memenuhi kebutuhan BBM di dalam negeri.
OPEC+ memangkas produksi minyak mentah sebagai upaya mereka untuk menjaga harga minyak tetap bertahan pada level yang cukup tinggi. Dengan kondisi rupiah yang terus tertekan atas mata uang dolar Amerika Serikat (AS), dan harga minyak tinggi maka berdampak terhadap biaya produksi BBM.
Oleh karenanya, Mamit meyakini jenis BBM umum (JBU), yakni Pertamax series pasti akan mengalami penyesuaian harga lantaran produk energi ini tidak disubsidi dan dikompensasi pemerintah.
"Dengan formula sesuai dengan Kepmen ESDM 62/2020 maka pada akhir bulan mereka akan kembali melakukan evaluasi harga BBM. Kemungkinan saya kira akan ada kenaikan BBM umum pada bulan depan," katanya kepada IDN Times baru-baru ini.
3. Pemerintah harus cari solusi atasi dampak keputusan OPEC+
Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan meminta pemerintah melakukan langkah antisipasi dan mitigasi atas keputusan OPEC+ yang memangkas produksi minyak mulai November 2022. Keputusan tersebut menurutnya pasti akan berdampak terhadap tingginya harga minyak sehingga berimbas pada ketahanan energi di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Pemangkasan produksi tersebut akan menekan neraca perdagangan Indonesia disebabkan tingginya impor minyak. Dia menilai, dengan kebutuhan domestik yang tinggi, gejolak minyak global akan memengaruhi pasokan dan harga BBM.
Kata dia, kenaikan harga minyak dunia akan menekan ruang fiskal. Asumsi harga minyak US$90/barel pada APBN 2023 dapat meleset dan alokasi subsidi BBM berpotensi membengkak.
“Ini perlu menjadi perhatian bersama. Defisit minyak yang tinggi membuat kita sangat rentan dengan gejolak di tingkat global. Dengan keputusan OPEC+ memangkas produksi minyak, maka pasokan minyak global berkurang, sehingga harga akan tinggi. Akibatnya harga komoditas energi melonjak dan mengerek inflasi. Bagi Indonesia, dampaknya sangat terasa sebab kebutuhan impor minyak masih sangat tinggi. Saya kita pemerintah harus berpikir keras untuk mencarikan solusi,” ujarnya dikutip dari situs web MPR RI.
