Jakarta, IDN Times - Pemerintah meminta agar wilayah yang dilanda kekeringan memprioritaskan penggunaan persediaan air yang ada untuk air baku, setelahnya baru untuk irigasi.
"Pilih yang mana? Keputusan ada di lapangan. Prioritaskan untuk kebutuhan masyarakat dulu," kata Plt Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Jarot Widyoko dalam Focus Group Discussion (FGD) di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (7/8/2023).
Kondisi tersebut memang menjadi dilema. Di satu sisi, jika air tidak dipakai untuk irigasi akan menyebabkan tanaman mati. Di sisi lain, jika masyarakat kekurangan air juga dapat mengancam keselamatan mereka.
"Kalau padi tidak panen masih bisa bertahan atau dengan makan telur atau lain-lain. Tetapi kalau masyarakat kita yang tidak ada air, akan membahayakan nyawa mereka-mereka yang ada di lapangan," sebutnya.
Direktorat Jenderal SDA meminta pemangku kepentingan di daerah fokus mengantisipasi ancaman kekeringan dan membantu korban yang terkena bencana tersebut.
"Saya minta fokus pengaturan bendungan, cek ke bendungan, tidak boleh boros," ujarnya.
Tapi, penghematan tersebut jangan sampai menyebabkan sungai di bawah bendungan menjadi kekeringan. Sebab, air yang mengalir di sungai dibutuhkan masyarakat setempat mandi dan lain-lain.
"Jadi kapan, berapa meter kubik per detik harus dibuka, ini adalah tugas Bapak-Ibu di lapangan. Daerah mana yang kekeringan, kirim pakai mobil tangki atau datangkan dengan alat bor," sambungnya.
Jarot menerangkan, pihaknya monitoring kapasitas air dengan data yang diperbaharui setiap hari. Jadi, persediaan bisa terpantau dan disampaikan kepada gubernur, bupati/walikota, dan kementerian/lembaga terkait lainnya.
"Tetapi saya minta ini nanti dicarikan data prioritas utama untuk masyarakat yang kekeringan. Yang nomor satu adalah masyarakat dulu. Setelah itu baru irigasi. Saya kira ini menjadi hal yang kita harus sama-sama komit kepada warga kita yang paling membutuhkan," tambahnya.